SURABAYA, Memoindonesia.co.id – DPRD Surabaya ingin memastikan kerahasiaan identitas kependudukan digital (IKD) betul-betul terjaga guna meningkatkan minat warga dalam pengurusan IKD.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni, Jumat, 2 Februari. Ia meminta proteksi data yang kuat sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan identitas warga.
“Kami menekankan perlunya sosialisasi yang intensif mengenai keamanan data IKD agar masyarakat yakin bahwa data mereka aman dalam sistem pemerintah,” ujar Politisi Partai Golkar ini.
Dia juga menyoroti perlunya inovasi dalam sistem proteksi data seiring dengan dinamika teknologi yang semakin berkembang.
Fathoni mengingatkan bahwa kerentanan terhadap pencurian data digital dapat terjadi jika sistem proteksi tidak memadai, yang dapat disalahgunakan untuk kegiatan ilegal seperti registrasi pinjaman online tidak sah.
Selain sosialisasi, Fathoni mendorong Dispendukcapil untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi guna memperkuat sistem keamanan data dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap IKD.
“Kami mengusulkan kerja sama dengan layanan publik di luar lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk memperluas cakupan layanan,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto, melaporkan bahwa jumlah warga yang telah mengaktivasi IKD hingga Januari 2024 mencapai 201.511 orang.
Untuk memudahkan aktivasi, pelayanan dilakukan di fasilitas umum dengan sistem jemput bola, serta melalui kerja sama dengan ketua RT, RW, pusat perbelanjaan, rumah susun, dan komunitas masyarakat.
Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil Dispendukcapil Surabaya diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan minat masyarakat terhadap IKD, serta memperluas aksesibilitas layanan bagi semua komponen masyarakat. (cak/boy)
