JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Dahulu, pelat RF digunakan oleh anggota keluarga pejabat, namun sekarang, pelat ZZ khusus untuk mobil dinas.
Pelat nomor khusus bagi pejabat sekarang menggunakan kode baru. Jika sebelumnya menggunakan kode RF, kini diganti menjadi ZZ. Selain pergantian kode, proses penerbitannya juga lebih ketat.
Menurut Direktur Registrasi dan Identifikasi (Regident) Korlantas Polri, Brigjenpol Yusri Yunus, pelat nomor ZZ hanya diterbitkan untuk satu kendaraan dinas saja.
Yusri membandingkan bahwa dahulu dengan pelat RF, satu pejabat bisa memiliki beberapa kendaraan dinas untuk anggota keluarganya. Namun, dengan pelat ZZ, hanya satu kendaraan dinas yang diperbolehkan.
“Kala itu di era RF, tidak ada batasan jumlahnya. Namun sekarang, satu orang hanya boleh memiliki satu mobil dinas. Dahulu, saya bisa mengajukan untuk istri, pembantu, anak, dan teman-teman dengan menggunakan nama saya,” terang Yusri.
Yusri menambahkan bahwa saat ini pelat nomor ZZ hanya bisa didapat untuk satu kendaraan dinas saja karena pejabat hanya diperbolehkan memiliki satu mobil dinas.
“Pada masa lalu, kebebasan itu ada, tetapi sekarang tidak lagi. Saya hanya memiliki satu, istri tidak diizinkan memiliki satu pun, hanya kendaraan dinas saja,” tambah Yusri.
Penerbitan pelat nomor khusus tidak sembarangan. Yusri pernah menjelaskan bahwa pelat nomor khusus hanya diberikan kepada pejabat eselon I dan eselon II, termasuk menteri dan direktur jenderal. Bahkan untuk pelat nomor rahasia, informasinya benar-benar dirahasiakan dan tidak diketahui banyak pihak.
“Nomor khusus hanya diperuntukkan bagi eselon 1, eselon 2, kementerian, lembaga, TNI/Polri. Saya telah mengubah nomor tersebut,” jelasnya.
Proses penerbitan pelat nomor dan STNK khusus harus melibatkan beberapa pihak, sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 76.
Rekomendasi dari Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Metro Jaya, Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah, Kepala Divpropam untuk Mabes Polri, hingga Kementerian Luar Negeri untuk Pejabat Konsul Kehormatan diperlukan dalam proses tersebut. CAK/RAZ
