SIDOARJO, Memoindonesia.co.id – Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, yang dikenal dengan inisial AS, diduga telah diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pemotongan pajak dan retribusi. AS saat ini dilaporkan berada di Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.
Ini bukan kali pertama AS berurusan dengan KPK. Pada Januari 2020, ia juga diamankan bersama Bupati Sidoarjo saat itu, Saiful Ilah, terkait perkara pengadaan barang dan jasa.
Ketika itu, AS menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sidoarjo. Kasus tersebut juga terjadi dalam konteks operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Sidoarjo.
Kini, AS kembali terjaring operasi tangkap tangan KPK, kali ini saat menjabat sebagai Kepala BPPD Sidoarjo. Kasus yang menjeratnya saat ini terkait pemotongan pajak dan retribusi daerah.
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan dalam pernyataan di akun YouTube resmi KPK RI pada Sabtu, 26 Januari 2024, bahwa sekitar 10 orang telah diamankan dalam operasi tangkap tangan di Sidoarjo, termasuk beberapa aparatur sipil negara (ASN).
Beberapa di antaranya telah dipindahkan ke Jakarta, termasuk AS, sementara yang lain masih dalam proses pemeriksaan di Polda Jatim.
Sebelumnya, KPK juga telah mengamankan sejumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo pada Kamis, 25 Januari 2024.
Dari informasi yang dihimpun, setidaknya ada tiga ASN yang terlibat dalam operasi tangkap tangan tersebut, termasuk dua pegawai BPPD Sidoarjo dan seorang penjabat di Sekretariat Daerah.
Kejadian ini menunjukkan pentingnya upaya pemberantasan korupsi yang terus dilakukan, serta perlunya integritas yang tinggi dalam pelayanan publik. CAK/RAZ
