Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik juga mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan EO yang diduga tidak melalui mekanisme lelang.
“Dalam perayaan tersebut, diduga proses pengadaan event organizer-nya atau penyelenggara kegiatan ini juga diduga ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan,” terang Budi kepada wartawan, Kamis 19 November 2026.
Menurut Budi, penyidik masih menelusuri besaran biaya penggunaan EO serta mekanisme pengumpulan anggaran dari masing-masing kecamatan.
“Masing-masing kecamatan di antaranya ada yang berkisar di angka Rp 50 juta,” ungkap Budi.
KPK juga mendalami mekanisme penyaluran uang tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak perantara yang menghubungkan bupati dengan para camat.
“Untuk teknisnya, tentu nanti akan diperdalam lagi apakah langsung dari Bupati kepada setiap camat atau kemudian nanti ada pihak-pihak lain yang bertindak sebagai perantara,” jelasnya.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten yang diduga telah terjadi sebelum era kepemimpinan Hamenang.
Pendalaman dilakukan penyidik saat memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh bupati sebelumnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Ini kaitannya dengan dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini,” kata Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 6 November 2026.
KPK juga masih menelusuri kemungkinan praktik serupa terjadi pada periode kepemimpinan sebelumnya.
Dalam perkara yang menjerat Hamenang, KPK telah menetapkannya sebagai tersangka dugaan suap terkait perubahan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
KPK mengungkapkan Hamenang diduga meminta BPK menghapus temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) terkait kelebihan pembayaran honorarium.
Selain Hamenang, KPK menetapkan dua tersangka lain, yakni Ahmad Luthfi H Rahmatullah selaku Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah dan Muhammad Amin Wahyu Utomo dari pihak swasta PT Madani Winasis Creative. HUM/GIT

