MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Sidang Etik Irjenpol Eko Hadi Kasus Penyadapan Presiden Dipimpin Komjenpol Hendro Pandowo

Publisher: Redaktur 18 November 2026 3 Min Read
Share
Eko Hadi Santoso saat masih berpangkat Brigjenpol resmi dilantik sebagai Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Irjenpol Eko Hadi Santoso (EHS) menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto di Gedung Propam Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 17 November 2026.

 

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjenpol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang etik tersebut dipimpin Komjenpol Hendro Pandowo dan masih berlangsung saat memberikan keterangan kepada wartawan.

 

“Hari ini sidang terhadap EHS yang masih berlangsung,” kata Trunoyudo di Mabes Polri.

 

Hendro Pandowo bertindak sebagai Ketua Komisi, sedangkan Wakil Ketua Komisi dijabat Irjenpol Agus Dwi Hermawan. Adapun tiga anggota komisi lainnya adalah Irjenpol Untung Widyatmoko, Irjenpol Arie Ardian Rishadi, dan Irjenpol Tony Aryadi Effendi.

Baca Juga:  Icha Christy Happy Banget Bisa Tampil dengan Senior, Sepanggung Lagi 

 

Trunoyudo menegaskan, sidang etik tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

 

“Seluruh proses penegakan kode etik profesi Polri ini dilaksanakan secara profesional, prosedural, proporsional, dan tentunya juga secara etik, menjunjung tinggi objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas,” tegas Trunoyudo.

 

Dia juga memastikan Polri tidak memberikan toleransi terhadap personel yang diduga menyalahgunakan wewenang.

 

“Polri sekali lagi tidak memberikan toleransi kepada terduga pelanggar penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap personel mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan berlaku,” lanjutnya.

 

Sebelumnya, Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh.

Baca Juga:  Noor Rachmad Disebut Calon Jaksa Agung Pengganti ST Burhanuddin, Ini Kabarnya

 

Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjenpol Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Irjenpol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjenpol Slamet Uliandi.

 

Dari empat tersangka, tiga orang telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.

 

Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut dilaporkan berlangsung sejak 2025.

 

Dalam perkembangan kasus ini, Listyo Sigit disebut diberhentikan Presiden Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu, 4 November 2026.

Baca Juga:  PKS Minta Presiden Prabowo Berkantor di Wilayah Bencana Sumatra

 

Sebelumnya, Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta. Majelis KKEP memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Ahrie.

 

“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Kadiv Humas Polri Irjenpol Johnny Eddizon Isir seusai sidang etik.

 

Selain sanksi etik, Ahrie juga dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

 

Atas putusan tersebut, Ahrie mengajukan upaya banding yang selanjutnya akan diperiksa oleh majelis tingkat banding. HUM/GIT

TAGGED: Ahrie Sonta, Eko Hadi, Hendro Pandowo, Irjen Eko, Jakarta, KKEP Polri, listyo sigit, penyadapan, Polri, Prabowo, Propam Polri, Sidang Etik, Slamet Uliandi
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Polri Pecat Irjenpol Eko Hadi Santoso, Terbukti Langgar Kode Etik Kasus Penyadapan Presiden
18 November 2026
Keempat tersangka masing-masing berinisial A selaku Ketua Pokmas Titipan Barokah, JAC selaku Sekretaris Pokmas Titipan Barokah, HP selaku mantan Pemimpin Group Service (PGS) BNI Kalisat, serta ASH selaku Ketua Pokmas Karomah Jaya Mandiri.
Kredit Mikro Bank BNI Jember Diduga Jadi Ladang Rekayasa, Kejati Jatim Bongkar Permainan Debitur Fiktif
17 November 2026
200 Set Foto Gibran Belum Laku, Pedagang Pasrah Menunggu Wapres Baru
17 November 2026
Kades Cantik Lamongan Terseret Dugaan Perselingkuhan dengan Polisi, Warga Tak Heran
17 November 2026
PAN Dukung Dasco Gantikan Gibran Jadi Wapres, Sebut Inklusif dan Problem Solver
17 November 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Polri Pecat Irjenpol Eko Hadi Santoso, Terbukti Langgar Kode Etik Kasus Penyadapan Presiden
18 November 2026
200 Set Foto Gibran Belum Laku, Pedagang Pasrah Menunggu Wapres Baru
17 November 2026
Kades Cantik Lamongan Terseret Dugaan Perselingkuhan dengan Polisi, Warga Tak Heran
17 November 2026
PAN Dukung Dasco Gantikan Gibran Jadi Wapres, Sebut Inklusif dan Problem Solver
17 November 2026

Baca Berita Lainnya:

Hukum

Polri Pecat Irjenpol Eko Hadi Santoso, Terbukti Langgar Kode Etik Kasus Penyadapan Presiden

Keempat tersangka masing-masing berinisial A selaku Ketua Pokmas Titipan Barokah, JAC selaku Sekretaris Pokmas Titipan Barokah, HP selaku mantan Pemimpin Group Service (PGS) BNI Kalisat, serta ASH selaku Ketua Pokmas Karomah Jaya Mandiri.
Hukum

Kredit Mikro Bank BNI Jember Diduga Jadi Ladang Rekayasa, Kejati Jatim Bongkar Permainan Debitur Fiktif

Nasional

200 Set Foto Gibran Belum Laku, Pedagang Pasrah Menunggu Wapres Baru

Hukum

Kades Cantik Lamongan Terseret Dugaan Perselingkuhan dengan Polisi, Warga Tak Heran

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?