JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Irjenpol Eko Hadi Santoso (EHS) menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto di Gedung Propam Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 17 November 2026.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjenpol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang etik tersebut dipimpin Komjenpol Hendro Pandowo dan masih berlangsung saat memberikan keterangan kepada wartawan.
“Hari ini sidang terhadap EHS yang masih berlangsung,” kata Trunoyudo di Mabes Polri.
Hendro Pandowo bertindak sebagai Ketua Komisi, sedangkan Wakil Ketua Komisi dijabat Irjenpol Agus Dwi Hermawan. Adapun tiga anggota komisi lainnya adalah Irjenpol Untung Widyatmoko, Irjenpol Arie Ardian Rishadi, dan Irjenpol Tony Aryadi Effendi.
Trunoyudo menegaskan, sidang etik tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
“Seluruh proses penegakan kode etik profesi Polri ini dilaksanakan secara profesional, prosedural, proporsional, dan tentunya juga secara etik, menjunjung tinggi objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas,” tegas Trunoyudo.
Dia juga memastikan Polri tidak memberikan toleransi terhadap personel yang diduga menyalahgunakan wewenang.
“Polri sekali lagi tidak memberikan toleransi kepada terduga pelanggar penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap personel mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan berlaku,” lanjutnya.
Sebelumnya, Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh.
Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjenpol Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Irjenpol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjenpol Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka, tiga orang telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut dilaporkan berlangsung sejak 2025.
Dalam perkembangan kasus ini, Listyo Sigit disebut diberhentikan Presiden Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu, 4 November 2026.
Sebelumnya, Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta. Majelis KKEP memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Ahrie.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Kadiv Humas Polri Irjenpol Johnny Eddizon Isir seusai sidang etik.
Selain sanksi etik, Ahrie juga dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Atas putusan tersebut, Ahrie mengajukan upaya banding yang selanjutnya akan diperiksa oleh majelis tingkat banding. HUM/GIT

