JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati langkah Dewan Pengawas (Dewas) yang memeriksa sejumlah pegawainya terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus suap sertifikat hak guna bangunan (HGB) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin 16 November 2026.
Meski demikian, KPK menegaskan fokus utama saat ini tetap pada penyidikan perkara tersebut, termasuk menelusuri asal-usul uang yang disita dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, pihaknya menghormati proses verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan Dewas bersama Inspektorat terhadap informasi dugaan kebocoran dokumen.
“Kami menghargai dan menghormati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewas dan inspektorat dalam rangka melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi-informasi yang ditemukan pada saat kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan di Kementerian ATR/BPN,” terang Taufik kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
“Tetapi saat ini memang yang menjadi fokus di penindakan terkait perkaranya masih sedang berproses,” sambungnya.
Taufik menjelaskan, penyidik masih memeriksa sejumlah saksi untuk menelusuri sumber dana yang ditemukan dalam perkara tersebut.
Dari pendalaman sementara, uang yang disita diduga berkaitan dengan pengurusan mutasi atau rotasi jabatan serta layanan pertanahan di lingkungan ATR/BPN, termasuk hak guna usaha (HGU) dan HGB.
“Sedang dilakukan verifikasi sumber dananya dari mana. Karena memang ada beberapa fakta yang ditemukan saat ini bahwa uang-uang itu terkait dari pengurusan mutasi atau rotasi di lingkungan ATR/BPN, kemudian ada terkait dengan pengurusan layanan pertanahan baik HGU, HGB yang dilakukan di lingkungan ATR/BPN,” ungkapnya.
Selain perkara yang melibatkan PT Summarecon Agung Tbk, KPK juga mengidentifikasi dugaan pengurusan layanan pertanahan lainnya yang melibatkan pihak swasta. Temuan tersebut masih didalami dan berpeluang dikembangkan dalam penyidikan.
“Jadi ada beberapa yang sudah saat confirm kan ada dari PT Summarecon ya, beberapa yang di Bogor, tetapi kami juga melakukan identifikasi dari pengurusan layanan pertanahan lain yang tidak menutup peluang akan ada pengembangan penyidikan untuk perkara yang saat ini sedang berjalan,” imbuhnya.
Dewas Periksa Pegawai KPK
Sebelumnya, KPK menemukan indikasi kebocoran dokumen dalam penanganan perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN.
Dugaan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal oleh Dewas dan Inspektorat KPK.
“Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat 6 November 2026.
Budi tidak memerinci identitas pegawai yang diperiksa. Dia hanya memastikan proses pemeriksaan masih berlangsung.
“Masih berproses,” jelasnya.
Di sisi lain, Budi memastikan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN tetap berjalan. Penyidik masih melengkapi alat bukti tambahan untuk memperkuat perkara.
KPK sebelumnya telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor.
Selain itu, penyidik turut mendalami dugaan penerimaan uang terkait jual-beli jabatan serta layanan pertanahan lainnya di lingkungan ATR/BPN.
Berikut delapan tersangka dalam perkara tersebut:
-
Lampri (LMP), Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN.
-
Sontang Coin Manurung (SON), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
-
Adrianto Pitojo Adi (ADR), Direktur Utama Summarecon.
-
Arif Sugiyanto (ARF).
-
Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ).
-
Rizal Pahlevi (LEV), pihak swasta.
-
Erwin (ERW).
-
Muhammad Fakhry (MF). HUM/GIT

