JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong Polri segera memecat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jika statusnya sebagai perwira tinggi aktif dinilai berpotensi mengganggu proses hukum kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sahroni menyampaikan hal itu setelah Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjenpol Ahrie Sonta dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KEPP).
Sahroni mengapresiasi keputusan tersebut. Menurutnya, pemecatan Ahrie dapat mempermudah proses pemeriksaan hingga persidangan kasus penyadapan.
“Tentunya saya setuju dengan langkah ini karena Ahrie Sonta memang terbukti melakukan hal yang disangkakan. Selain itu, beliau dipecat kan memang tujuannya selain karena sudah terbukti dan tersangka, buktinya juga jelas, hal ini juga agar lebih memudahkan dalam pemeriksaan dan persidangan nanti,” kata Sahroni, Kamis 12 November 2026.
Karena itu, dia mendorong agar Listyo Sigit juga mendapat tindakan serupa apabila statusnya sebagai jenderal aktif berpotensi menghambat proses hukum. Namun, Sahroni menekankan perlunya bukti yang kuat.
“Untuk Listyo Sigit, kalau memang sekarang posisi dia sebagai perwira tinggi dan jenderal aktif itu bisa mengganggu proses hukum, ya seharusnya bisa saja asal bukti-buktinya sudah kuat,” ujarnya.
Sahroni juga menyebut adanya kemungkinan rehabilitasi nama dan jabatan apabila dalam persidangan nantinya Listyo Sigit tidak terbukti melakukan pelanggaran etik berat.
“Kalaupun nanti di persidangan tidak terbukti kan bisa direhabilitasi nama dan posisi jabatannya,” imbuhnya.
Diketahui, Polri telah menggelar Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Ahrie Sonta.
Sidang tersebut menjatuhkan dua jenis sanksi, yakni sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan pelanggar tercela dan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
“Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar AS, diputuskan, yang pertama, sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” ujarnya.
“Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” sambungnya.
Sebelumnya, Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa 3 November 2026.
Selain Ahrie, dua perwira tinggi lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjenpol Eko Hadi Santoso.
Dalam perkembangan penyidikan, Polri kemudian menetapkan Irjenpol Slamet Uliandi sebagai tersangka baru.
Kabareskrim Polri Komjenpol Asep Safrudin menyebut para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Asep saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa 3 November 2026.
Selain Prabowo, penyidik menduga penyadapan juga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkap Asep.
Penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025–2026.
Para tersangka juga diduga berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya. HUM/GIT
