JAKARTA, Memoindonesia.co.id – KPK mengungkap Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno diduga menerima uang jasa pengamanan dari tersangka korporasi terkait kasus gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Rabu 11 Maret 2026.
“Terkait dengan pemeriksaan saudara J ini berapa, atau uangnya apakah diterima setiap bulan, jadi itu informasi yang kami terima memang ini diberikan setiap bulan,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan.
Selain itu, Japto kembali diperiksa KPK pada Selasa 10 Maret 2026 terkait perkara tersebut. Pemeriksaan itu disebut merupakan pengembangan dari penyidikan yang telah berjalan.
“Di mana ini berangkat dari dugaan gratifikasi dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara saat itu, yaitu Ibu RT ya, yang kemudian dilakukan pengembangan dalam penyidikan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
Sementara itu, penyidik KPK juga telah menetapkan adanya tersangka korporasi dalam kasus tersebut. Penyidik mendalami dugaan aliran dana yang diterima Japto dari tersangka korporasi tersebut.
“Penyidik mendalami terkait dugaan penerimaan atas hasil pertambangan dari PT ABP sebagai jasa pengamanan,” jelas Budi.
Kasus ini bermula dari perkara korupsi yang menjerat Rita Widyasari terkait pemberian izin pertambangan batu bara saat menjabat Bupati Kutai Kartanegara.
Dalam perkara itu, Rita diduga meminta uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat untuk setiap metrik ton batu bara yang dieksplorasi.
Dari praktik tersebut, Rita diduga mengumpulkan dana hingga jutaan dolar Amerika Serikat. KPK kemudian mengembangkan perkara tersebut dengan menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi itu.
Menurut penyidik, sebagian dana tersebut diduga mengalir kepada sejumlah pihak, termasuk pengusaha yang juga Ketua Pemuda Pancasila Kalimantan Timur Said Amin. KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah Said Amin.
Selain itu, penyidik juga menggeledah rumah Japto Soerjosoemarno. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita 11 unit mobil serta uang tunai senilai Rp 56 miliar. HUM/GIT
