JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Sidang Komisi Kode Etik Polri memutuskan memecat Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro karena terbukti melanggar kasus penyalahgunaan narkotika dan menerima aliran uang dari jaringan narkoba, Kamis, 19 Februari 2026.
Sidang KKEP dipimpin Wairwasum Polri Irjenpol Merdisyam dengan Wakil Ketua Komisi Karo Wabprof Divpropam Polri Brigjenpol Agus Wijayanto.
“Menjatuhkan sanksi berupa etika yaitu perilaku terlanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjenpol Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Selain sanksi etik, Didik juga dijatuhi penempatan khusus (patsus) selama tujuh hari.
“(Diputuskan) pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” ucap Trunoyudo.
Terkait bentuk pelanggaran, Didik diyakini menerima uang dan narkoba dari mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi yang telah diproses hukum.
“(Sumber dari AKP Malaungi) yang bersumber dari bandar pelaku narkotika di wilayah Bima Kota,” tutur Trunoyudo.
Menurutnya, sanksi dijatuhkan atas pertimbangan pelanggaran penyalahgunaan narkotika dan penyimpangan sosial asusila. Sidang KKEP tersebut digelar secara tertutup.
AKBP Didik tidak mengajukan banding atas sanksi administratif yang dijatuhkan.
Sementara itu, Bareskrim Polri telah menetapkan Didik sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba dan mengamankan barang bukti narkotika dalam koper miliknya.
Kasus ini merupakan pengembangan dari penangkapan eks Kasatresnarkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. Tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda NTB masih memburu bandar besar berinisial E yang diduga sebagai pemasok utama jaringan tersebut.
Polisi masih mendalami sejauh mana keterlibatan Didik dalam pusaran bisnis narkoba tersebut. HUM/GIT
