MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Yusril Ihza Mahendra Tegaskan KUHP Baru Tak Menghukum Pengkritik Pemerintah

Publisher: Redaktur 3 Januari 2026 2 Min Read
Share
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan soal KUHP dan KUHAP baru.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku mulai 2 Januari 2026 tidak mengandung pasal yang menghukum masyarakat karena mengkritik pemerintah, Jumat 3 Januari 2026.

Yusril menyampaikan kritik merupakan bagian dari kemerdekaan menyatakan pendapat yang dijamin sebagai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Sepanjang saya pahami tidak ada pasal yang dapat menghukum orang yang mengkritik Pemerintah atau lembaga negara. Menyampaikan kritik adalah bagian dari kemerdekaan menyatakan pendapat yang merupakan bagian dari HAM yang dijamin oleh UUD 45,” ujar Yusril.

Menurutnya, ketentuan pidana dalam KUHP baru hanya mengatur perbuatan penghinaan, bukan kritik. Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 240 dan 241 KUHP baru.

Baca Juga:  Gus Alex Akui Terima Rp 1,3 Miliar dari Biro Travel dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

“Yang bisa dipidana itu adalah ‘menghina’ bukan ‘mengkritik’. Ini diatur misalnya dalam Pasal 240 dan 241. Itupun dikategorikan sebagai delik aduan. Jadi kalau pemerintah atau lembaga negara tidak membuat pengaduan, penegak hukum nggak bisa berbuat apa-apa,” katanya.

Selain itu, Yusril menekankan pentingnya kesamaan persepsi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam memahami perbedaan antara kritik dan penghinaan agar tidak menimbulkan multitafsir.

“Ini adalah bagian dari pendewasaan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik ke depan,” ujarnya.

“Mengkritik boleh. Menghina yang nggak boleh. Saya baca beberapa medsos cenderung menyamakan mengkritik dengan menghina. Padahal beda, secara hukum maupun bahasa,” tambahnya.

Baca Juga:  KPK Dalami Komunikasi Iin Farihin dengan Ayah Ade Kuswara dalam Kasus Suap Bekasi

Sementara itu, pemerintah memastikan KUHAP berlaku bersamaan dengan KUHP baru mulai Januari 2026 setelah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. HUM/GIT

TAGGED: delik aduan, hukum pidana, Jakarta, kebebasan berpendapat, kritik pemerintah, kuhap baru, kuhp baru, menko kumham, pasal penghinaan, Yusril Ihza Mahendra
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Bareskrim Geledah 6 Rumah Kasus Makar di Bogor-Tangerang, Diduga Jadi Posko
21 November 2026
Diduga Jadi Posko Makar, Rumah di Bogor Digeledah Bareskrim, Dokumen dan Spanduk Disita
21 November 2026
Dugaan Makar Listyo Sigit dkk, Bareskrim Geledah Gudang di Tangerang
21 November 2026
Puan soal Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Tunggu Keputusan Prabowo
21 November 2026
Sidang Wapres Pengganti Gibran Tetap 9 Desember, MPR Kaji Catatan Mahfud
21 November 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Bareskrim Geledah 6 Rumah Kasus Makar di Bogor-Tangerang, Diduga Jadi Posko
21 November 2026
Diduga Jadi Posko Makar, Rumah di Bogor Digeledah Bareskrim, Dokumen dan Spanduk Disita
21 November 2026
Dugaan Makar Listyo Sigit dkk, Bareskrim Geledah Gudang di Tangerang
21 November 2026
Puan soal Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Tunggu Keputusan Prabowo
21 November 2026

Baca Berita Lainnya:

Bareskrim

Bareskrim Geledah 6 Rumah Kasus Makar di Bogor-Tangerang, Diduga Jadi Posko

Bareskrim

Diduga Jadi Posko Makar, Rumah di Bogor Digeledah Bareskrim, Dokumen dan Spanduk Disita

Bareskrim

Dugaan Makar Listyo Sigit dkk, Bareskrim Geledah Gudang di Tangerang

Nasional

Puan soal Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Tunggu Keputusan Prabowo

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?