JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Meski Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap RUU Perampasan Aset, namun Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan bahwa publik tidak butuh janji, melainkan aksi nyata pemberantasan korupsi.
“Bagi kami yang saat ini dibutuhkan bukan hanya janji, tapi aksi nyata dari presiden. Kalau sekadar janji dan pernyataan mendukung, sejak zaman Jokowi pun sudah ada,” ujar Peneliti ICW, Almas Sjafrina, Kamis, 1 Mei 2025.
Menurut Almas, apabila Presiden Prabowo benar-benar memiliki komitmen serius, maka RUU Perampasan Aset akan langsung masuk dalam agenda prioritas legislasi bersama DPR.
“Jika memang ada komitmen dan political will yang serius dari presiden, RUU ini pasti jadi prioritas pembahasan bersama DPR,” ujarnya.
Ia menambahkan, Prabowo memiliki posisi strategis untuk mendorong partai-partai koalisinya agar membahas dan segera mengesahkan RUU tersebut. Langkah ini akan menjadi bukti komitmen konkret pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.
“Jika memang punya komitmen, Prabowo seharusnya menyampaikan keseriusannya kepada partai koalisi dan mendesak DPR agar segera membahas RUU Perampasan Aset. Jika ini benar prioritas presiden, maka ini juga harus menjadi top priority partai-partai pendukung Prabowo di DPR, paling tidak oleh partai yang beliau pimpin,” tambah Almas.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset saat menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta, Kamis, 1 Mei 2025.
“Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, udah nyolong nggak mau kembalikan aset. Gue tarik ajalah itu,” ujar Prabowo disambut sorak-sorai para buruh.
Ia juga menyoroti fenomena demonstrasi yang mendukung koruptor. “Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor. Tuh gue heran,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut memang mempertegas sikap antikorupsi Prabowo, namun bagi ICW, yang lebih penting adalah langkah konkret di level eksekutif dan legislatif. HUM/GIT
