JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa pengesahan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan zaman dan memperkuat sistem pertahanan nasional.
RUU TNI disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 20 Maret 2025, sebagai respons terhadap kompleksitas ancaman modern yang terus berkembang.
“Revisi ini tidak dapat dilepaskan dari konteks perubahan zaman yang sangat cepat. Dunia memasuki era ketidakpastian, di mana ancaman terhadap kedaulatan tidak lagi hanya berupa invasi fisik, tetapi juga berupa ancaman siber, disinformasi, ideologi transnasional, krisis energi, dan bencana ekologis,” ujar Adies, Minggu 13 April 2025.
Adies, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, menyoroti bahwa dinamika global saat ini ditandai oleh ketegangan geopolitik, krisis energi, serta kekhawatiran akan potensi konflik terbuka akibat perang dagang yang dipicu oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Dalam revisi UU tersebut, salah satu poin penting adalah modernisasi dan perluasan tugas TNI. Adies menjelaskan, TNI kini diberikan mandat baru, termasuk dalam penanggulangan bencana alam, penanganan ancaman siber, keterlibatan dalam mengatasi kejahatan lintas negara dan ideologi ekstrem.
“Ini bukan bentuk politisasi militer atau kembalinya semangat dwifungsi, melainkan refleksi kebutuhan nyata di lapangan,” tegasnya.
Revisi UU TNI juga mengatur penyesuaian usia pensiun prajurit, yang menurut Adies bertujuan mempertahankan kualitas dan pengalaman SDM TNI dalam menghadapi tantangan pertahanan yang semakin kompleks.
“Ketentuan ini memperhitungkan kesehatan, kondisi fisik, dan kebutuhan regenerasi. Perpanjangan usia pensiun justru memberi ruang bagi proses kaderisasi dan transfer pengetahuan,” ungkapnya.
Adies memastikan bahwa DPR menyusun revisi UU ini secara cermat dan bertanggung jawab, tanpa mengesampingkan prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
“DPR tidak menutup mata terhadap pentingnya menjaga profesionalisme TNI. Aspirasi publik juga menjadi perhatian utama dalam proses pembahasan ini,” katanya.
Menutup pernyataannya, Adies menekankan pentingnya kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi kemungkinan eskalasi konflik internasional, mengingat dinamika keamanan global yang sangat cepat berubah. HUM/GIT
