JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Bareskrim Polri turun tangan menyelidiki dugaan pemotongan isi minyak goreng Minyakita yang seharusnya 1 liter, tetapi hanya berisi 750-800 mililiter. Temuan ini pertama kali diungkap oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjenpol Helfi Assegaf, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menyita barang bukti dan sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut.
“Atas temuan dugaan ketidaksesuaian antara label kemasan dan isi tersebut, kami telah melakukan penyitaan barang bukti serta proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” ujar Helfi, Minggu 9 Maret 2025.
Menurut Helfi, ada tiga produsen Minyakita yang diduga melakukan kecurangan yaitu PT Artha Eka Global Asia (Depok), Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara (Kudus), dan PT Tunas Agro Indolestari (Tangerang).
Dalam sidaknya pada Sabtu 8 Maret 2025, Mentan Andi Amran menemukan bahwa Minyakita yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya berisi 750-800 ml.
Selain itu, harga jualnya melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700/liter, dengan pedagang menjualnya seharga Rp 18.000/liter.
“Kami menemukan pelanggaran. Minyakita dijual di atas HET dan volumenya tidak sesuai. Ini bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadan saat kebutuhan bahan pokok meningkat,” tegas Amran.
Amran menegaskan bahwa perusahaan yang terbukti melanggar harus diberi sanksi tegas, termasuk pencabutan izin usaha. Ia juga meminta Satgas Pangan dan Bareskrim Polri untuk segera menindaklanjuti temuan ini.
“Kami tidak akan membiarkan praktik seperti ini terus terjadi. Jika terbukti ada pelanggaran, perusahaan ini harus ditutup dan izinnya dicabut,” ujarnya.
Kombespol Burhanuddin, Penyidik Madya Pideksus Bareskrim Polri, memastikan bahwa kasus ini akan diproses sesuai hukum.
“Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menindaklanjuti temuan ini sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Burhanuddin.
Pemerintah mengimbau para produsen dan distributor untuk mematuhi regulasi serta memastikan bahwa produk pangan yang dijual sesuai standar yang telah ditetapkan. HUM/GIT
