JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Beredar kabar perkara suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku, dengan tersangka Hasto Kristiyanto akan dilimpahkan KPK ke jaksa penuntut umum (JPU). Kabar ini sampai ke telinga pengacara Hasto.
Maqdir Ismail, selaku pengacara Hasto, melakukan protes keras kepada KPK. Ia mengatakan harusnya KPK menghentikan sementara penyidikan saat praperadilan berjalan.
“Saya dapat informasi pagi ini, bahwa berkas perkara Mas Hasto itu besok akan dilimpahkan dari penyidik ke penuntut umum. Artinya, KPK sudah siap mau membawa perkara ini ke pengadilan,” kata Maqdir di gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu 5 Maret 2025.
Maqdir mengatakan pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke jaksa menunjukkan KPK telah siap untuk persidangan. Padahal, kata dia, KPK harusnya menghormati praperadilan.
“Seharusnya seluruh kegiatan penyidik dan penuntut umum dihentikan sampai ada putusan praperadilan. Bukan dengan cara seperti ini,” ujarnya.
“Ya tentu kita akan melakukan protes, pasti,” sambungnya. Protes ini akan disampaikan saat sidang praperadilan nanti.
Pengacara Sambangi KPK
Pengacara Hasto bergerak cepat. Ronny Talapessy selaku kuasa hukum Hasto menyambangi KPK untuk memprotes perkembangan penanganan kasus kliennya itu pada Rabu 5 Maret 2025 sore.
“Karena mendapatkan informasi tersebut maka kami mengajukan surat protes keras terhadap kesewenang-wenangan KPK,” kata Ronny di gedung KPK.
Ronny sangat keberatan perkara Hasto dilimpahkan ke JPU. Ronny juga baru saja mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan) ke KPK.
“Kami tadi siang mendapatkan WA (Whatsapp) dari bagian informasi KPK, yang menyampaikan bahwa besok hari Kamis akan ada tahap II untuk klien kami, Mas Hasto Kristianto,” ucapnya.
Kasus Hasto
Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dua jeratan pasal sekaligus. Dia dijerat dengan pasal suap. Hasto bersama Harun Masiku diduga melakukan penyuapan kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Singkat cerita, Hasto mengupayakan agar Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat pergantian antarwaktu (PAW). Diketahui, kader PDI-P yang terpilih menjadi anggota DPR sebetulnya adalah Nazarudin Kiemas.
Namun, Nazarudin Kiemas wafat pada 26 Maret 2019. Kader PDI-P lain yang memperoleh suara terbanyak kedua setelah Nazaruddin adalah Riezky Aprilia. Sehingga, harusnya Riezky Aprilia lah yang berhak menjadi anggota DPR.
Tapi Hasto meminta Mahkamah Agung (MA) memberikan fatwa dan mengusahakan Harun Masiku yang menggantikan Nazarudin Kiemas. Fakta lain terungkap bahwa ada uang suap yang ditujukan ke Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU kala itu serta mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR.
Hasto diduga bersama Harun menyuap Wahyu dan Agustiani. Selain itu, KPK juga menjerat Hasto dengan pasal perintangan penyidikan. Sekjen PDI-P itu diduga menghalangi upaya pencarian KPK terhadap Harun Masiku yang saat ini masih buron.
Hasto sempat mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya, tapi gugatan itu tidak diterima hakim. Hasto lalu melakukan gugatan praperadilan jilid kedua. Gugatan keduanya itu masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hasto Kristiyanto ditahan di rutan KPK sejak 20 Februari 2025. Kubu Hasto sempat mengajukan penangguhan penahanan, namun pihak KPK menyatakan akan fokus dalam memenuhi berkas perkara Hasto untuk segera disidangkan ke pengadilan. HUM/GIT
