JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Yudisial (KY) berencana memeriksa hakim agung yang menangani kasus Gregorius Ronald Tannur di tingkat kasasi. Tujuannya, untuk mendalami dan dugaan pelanggaran hakim yang menangani perkara itu.
Juru bicara KY, Mukti Fajar menyebut, pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mendalami hal itu.
“Komisi Yudisial memprioritaskan untuk menindaklanjuti kasus tersebut dengan membentuk tim khusus dengan melibatkan beberapa komisioner untuk mendalami dan memeriksa dugaan pelanggaran etik majelis hakim kasasi yang menangani perkara GRT (Gregorius Ronald Tannur, red),” kata Mukti dalam keterangannya, Kamis 14 November 2024.
Mukti mengaku, pihaknya selalu mengamati perkembangan proses hukum dalam pusaran kasus itu. Oleh karena itu KY, kata dia, pun terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) selaku yang menangani kasus tersebut di ranah pidana.
“KY juga berkoordinasi terus dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung untuk pendalaman kasus tersebut. KY juga akan berkoordinasi dengan lembaga lain untuk penuntasan kasus ini sebagai upaya melakukan reformasi peradilan dari judicial corruption,” jelas Mukti.
Kemudian, Mukti juga menyebut bahwa pihaknya telah bersepakat dengan Kejagung untuk saling bertukar informasi perihal tiga hakim agung yang menangani kasasi Ronald Tannur itu. Namun, penanganannya tetap dalam koridor kewenangan masing-masing lembaga.
“Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agung bersepakat melakukan pertukaran informasi yang terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan tiga hakim kasasi dan hakim lainnya yang terkait dengan kasus ini,” terang Mukti.
“Selanjutnya KY dan Kejaksaan Agung bersepakat bahwa pemeriksaan ini disesuaikan dengan kewenangan masing-masing lembaga. KY pada wilayah etik dan Kejaksaan Agung di wilayah pidana,” pungkas dia.
MA Batalkan Vonis Bebas Ronald Tannur
Permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas atas putusan bebas Hakim PN Surabaya terhadap Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti telah diproses Mahkamah Agung. Hakim MA membatalkan putusan bebas tersebut.
“Kabul Kasasi Penuntut Umum Batal Judex Facti,” demikian isi amar putusan dikutip dari laman Kepaniteraan MA, Rabu, 23 Oktober lalu.
Adapun, perkara Nomor 1466/K/Pid/2024 tersebut diadili oleh Ketua Majelis Soesilo bersama 2 anggota majelis, yakni Anilai Mardhiah dan Sutarjo.
“Terbukti dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP-Pidana penjara selama 5 (lima) tahun-barang bukti = Conform Putusan PN – P3 : DO,” demikian bunyi amar putusan kasasi. HUM/GIT
