JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Pemerintah telah menetapkan aturan mengenai penulisan nama dalam dokumen kependudukan, yang tertuang dalam Permendagri No 73 Tahun 2022. Aturan ini bertujuan untuk menghindari nama-nama yang aneh dan memberikan perlindungan sejak dini.
Aturan Nama Seseorang Menurut Permendagri
Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 mengatur beberapa syarat dalam pembuatan nama untuk pencatatan dokumen kependudukan. Berikut adalah tujuan utama dari penetapan aturan tersebut:
1. Memberikan perlindungan anak sejak dini
2. Menghindari nama yang aneh
3. Menghindari nama yang merendahkan diri/bersifat perundungan
4. Menghindari kelebihan karakter pada aplikasi dan dokumen kependudukan
Berikut adalah aturan nama seseorang berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022:
a. Minimal dua kata
b. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, tidak multi tafsir
c. Maksimal 60 huruf (termasuk spasi)
d. Menggunakan huruf Latin dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar
Daftar 24 Dokumen Kependudukan
Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013, dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dengan kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Berikut adalah daftar 24 dokumen kependudukan berdasarkan informasi dari Dukcapil Kemendagri:
1. Dokumen Kependudukan dalam Bentuk Kartu:
a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)
b. Kartu Identitas Anak (KIA)
c. Kartu Keluarga (KK)
2. Dokumen Kependudukan dalam Bentuk Surat:
a. Biodata Penduduk
b. Surat Keterangan Pindah
c. Surat Keterangan Pindah Datang
d. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri
e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
f. Surat Keterangan Tempat Tinggal
g. Surat Keterangan Kelahiran
h. Surat Keterangan Lahir Mati
i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
k. Surat Keterangan Kematian
l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
m. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
3. Dokumen Kependudukan dalam Bentuk Akta:
a. Akta Kelahiran
b. Akta Kematian
c. Akta Perkawinan
d. Akta Perceraian
e. Akta Pengakuan Anak
f. Akta Pengesahan Anak. HUM/GIT
