MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Megawati Minta Ketemu Penyidik KPK, IM57: Efek Timbul Tenggelam Kasus Harun Masiku

Publisher: Redaktur 7 Juli 2024 5 Min Read
Share
Ketua IM57+Institute M Praswad Nugraha.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Penyitaan HP Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK direspons keras oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Bahkan, putri sang Proklamator Soekarno itu meminta bertemu AKBP Rossa Purbo Bekti.

Hubungan meradang antara PDI-P dan KPK hingga sosok Megawati ‘turun gunung’ ini pun menurut IM57+Institute buntut penyidikan kasus Harun yang terasa timbul tenggelam di KPK.

“Polemik ini terjadi sejak pimpinan KPK menempatkan timbul tenggelamnya proses penanganan kasus Harun Masiku sesuai dengan arah angin politik,” kata Ketua IM57+Institute, M Praswad Nugraha, Sabtu 6 Juli 2024 seperti dilansir detikcom.

Mantan penyidik KPK ini mengatakan kasus Harun seperti mati suri di KPK dalam beberapa tahun terakhir. Namun penyidikan kasus tersebut mencuat kembali setelah gelaran Pilpres 2024 rampung.

“Kasus yang mati suri dan terkesan ‘didiamkan’ sejak hampir 5 tahun yang lalu menjadi secara tiba-tiba dilanjutkan ketika adanya perseberangan arah politik antara PDI-P dengan Presiden Jokowi,” katanya.

IM57 mengkritik posisi KPK yang seolah-olah berperan sebagai alat gebuk politik. Praswad menyebut posisi itu menempatkan komitmen KPK dalam menghadirkan penyidikan kasus korupsi yang bebas dari intervensi menjadi sebatas retorika.

Baca Juga:  Kapolri Bentuk Satgassus Penerimaan Negara: Bidik Potensi PNBP di Sektor Perikanan

“Inilah konsekuensi mengerikan ketika KPK hanya dijadikan alat gebuk politik, maka penegakan hukum yang independen hanya menjadi retorika belaka. Pemberantasan korupsi di Indonesia kembali ke era kegelapan,” ujar Praswad.

IM57 juga meminta Megawati untuk tidak terjebak pada narasi penyelewengan wewenang yang dilakukan AKBP Rossa selaku penyidik KPK di kasus Harun. Praswad meyakini Rossa telah bekerja sesuai dasar hukum yang jelas.

“Saya mengimbau agar Megawati tidak terjebak dalam narasi individual yang membuat seakan ini soal Rossa. Rekan saya Rossa saya jamin bekerja dengan benar dan lurus. Ini soal PDI-P hanya menjadi giliran saja ketika pimpinan KPK menjadikan tarik ulur penanganan kasus dan penegakan hukum sesuai arah politik,” ujarnya.

Praswad mengatakan PDI-P seharusnya mendukung KPK untuk terbebas dari kepentingan politik. IM57 mendesak PDI-P turut membongkar adanya dugaan aktor intelektual yang menjadikan KPK sebagai alat gebuk politik.

“Justru PDI-P sebagai partai politik pemenang pemilu dan partai politik terbesar di Indonesia harus ikut menggebuk segala upaya politik yang menjadikan KPK sebagai proxy war. Lembaga penegak hukum tidak boleh ikut turun di dalam gelanggang politik. Tugas PDI-P untuk mencari aktor intelektual politik di balik ini semua,” kata Praswad.

Baca Juga:  Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Tetapkan 4 Orang Jadi Tersangka

Megawati Minta Ketemu Penyidik KPK
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga buka suara terkait penyitaan ponsel milik Hasto. Dalam pidato di acara Sekolah Partai PDI-P, Megawati juga menyinggung pemeriksaan Hasto Kristiyanto di KPK.

Megawati awalnya mengungkit percakapannya dengan Hasto sebelum sang sekjen partai dipanggil untuk diperiksa. Megawati juga menanyakan siapa yang memeriksa Hasto sebelum menyebut nama AKBP Rossa.

“Saya bilang sama si Hasto, ‘Lo berani dateng nggak, To? Masak kalah sama aku. Aku aja dateng sampai 3 kali, lho, To’, ku bilang. ‘Yo dateng lo, ini, Bu’. Terus sopo sih sing manggilin kamu? Tanyain namanya, gitu kan. Namanya Rossa. Tulis tuh, kamu (wartawan). Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rossa. Nah, kalau lo berani nulis tuh, gua angkat tangan deh sama wartawan. Enak aja emangnya siapa die? Betul nggak? Loh iya, orang dia manusia juga. Gile,” kata Megawati, Jumat 5 juli 2024.

Baca Juga:  KPK Surati Hakim PN Jaksel, Minta Penundaan Sidang Praperadilan Eddy Hiariej

Megawati menyebut koruptor saat ini terkesan didiamkan aparat. Megawati kemudian menyinggung nama Kusnadi, staf Hasto Kristiyanto. Untuk diketahui, penyidik KPK menyita handphone Hasto dari Kusnadi.

Megawati menegaskan dirinya berani dan meminta Rossa menghadapinya. Megawati mengungkit jasa dirinya mendirikan KPK.

“Saya berani kalau umpamanya suruh datang ke sini Rossa, suruh datang ngadepin aku. Loh, lha iya lha, gile, orang yang bikin KPK itu saya lho, kok nggak diaku lho yo. Sopo. Gile. Aku bilang, orang kayak dia aja kok kayak yang pangkatnya opo. Pangkate opo yo?” kata Megawati dijawab ‘AKBP’ oleh beberapa peserta acara.

“Opo iku? kata Megawati memastikan pangkat Rossa dan dijawab ‘letkol’ oleh peserta sebagai persamaan pangkat.

“Letkol? Baru letkol aja, belum jenderal lo. Saya panglima tertinggi lo. Yang misahin polisi ya saya lo, gile. Gimana sih,” imbuh Megawati. HUM/GIT

TAGGED: Harun, Hasto Kristiyanto, HP, Ketua IM57+Institute, KPK, M Praswad Nugraha, Megawati Soekarnoputri, penyitaan, Politik, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Google Akui Lakukan Pendekatan ke Kemendikbud dalam Sidang Korupsi Chromebook
28 Januari 2026
Kapolri Tegaskan Tolak Polri di Bawah Kementerian dalam Rapat Komisi III DPR
28 Januari 2026
Golkar Pastikan Adies Kadir Mundur dari Partai Usai Disetujui Jadi Hakim MK
28 Januari 2026
Adies Kadir Agak Sedih Ditetapkan Jadi Hakim MK Usulan DPR
28 Januari 2026
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, saat meluncurkan kebijakan Global Citizen of Indonesia (GCI) bertepatan dengan peringatan Hari Bakti Imigrasi (HBI) ke-76.
Imigrasi Resmikan Kebijakan Global Citizen of Indonesia di Hari Bhakti Imigrasi ke-76
27 Januari 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Google Akui Lakukan Pendekatan ke Kemendikbud dalam Sidang Korupsi Chromebook
28 Januari 2026
Kapolri Tegaskan Tolak Polri di Bawah Kementerian dalam Rapat Komisi III DPR
28 Januari 2026
Golkar Pastikan Adies Kadir Mundur dari Partai Usai Disetujui Jadi Hakim MK
28 Januari 2026
Adies Kadir Agak Sedih Ditetapkan Jadi Hakim MK Usulan DPR
28 Januari 2026
Ad imageAd image

TERPOPULER

Yusril Tegaskan WNI Masuk Militer Asing Tak Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan
26 Januari 2026
Dua Anggota Polres Cimahi Gugur Tertabrak Truk TNI Saat Tugas Penanganan Longsor
26 Januari 2026
Prabowo Telepon Menteri KKP Trenggono Usai Sadar dari Pingsan
25 Januari 2026
Suasana Rumah Duka Kopilot ATR 42-500 Farhan Gunawan di Makassar
25 Januari 2026

Baca Berita Lainnya:

Korupsi

Google Akui Lakukan Pendekatan ke Kemendikbud dalam Sidang Korupsi Chromebook

Hukum

Kapolri Tegaskan Tolak Polri di Bawah Kementerian dalam Rapat Komisi III DPR

Nasional

Golkar Pastikan Adies Kadir Mundur dari Partai Usai Disetujui Jadi Hakim MK

Nasional

Adies Kadir Agak Sedih Ditetapkan Jadi Hakim MK Usulan DPR

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?