SUMBAWA BARAT, Memoindonesia.co.id – Pemerintah terus berkomitmen dalam memberikan perlindungan maupun perhatian atas hak kewarganegaraan bagi setiap orang khususnya Warga Negara Indonesia (WNI).
Menindaklanjuti itu, Kantor Imigrasi Sumbawa Besar mengadakan sosialisasi dengan mengangkat tema “Status Keimigrasian Anak Hasil Perkawinan Campuran”, Kamis 27 Juni 2024.
Kepala Kantor Imigrasi Sumbawa Besar Putu Agus Eka Putra mengatakan, salah satunya dengan mengatur perihal anak berkewarganegaraan ganda dari hasil perkawinan campuran.
“Langkah ini kita lakukan sesuai amanat Menteri Hukum dan HAM RI Bapak Yasonna Laoly, bahwa Negara harus hadir dan melindungi segala HAK dari warga negara,” tandas mantan Kasi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Mataram ini.
Kakanim Putu menambahkan, sosialisasi Affidavit ini nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Ia berharap, dialog tersebut akan semakin menambah pemahaman bagi masyarakat luas terhadap aturan yang berlaku khususnya bagi anak hasil Perkawinan Campuran.
“Harapannya, dialog ini akan semakin menambah pemahaman bagi masyarakat luas terhadap aturan yang berlaku terkait Status keimigrasian khususnya bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran,” ungkap Putu.
Hadir narasumber pada kegiatan tersebut antara lain Kepala Sub Seksi Ijin Tinggal Keimigrasian Anugrah Dwi Setyo, didampingi Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Edy Haryady.
Dalam paparannya narasumber menjelaskan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI Paspor RI.
Disebutkan, bahwa fasilitas Keimigrasian berupa Affidavit dapat diberikan kepada seorang anak pemegang paspor asing yang berkewarganegaraan ganda terbatas.
“Affidavit ini berbentuk selembar pernyataan tertulis yang sah yang ditempelkan pada Paspor asing si anak. Kemudian proses pengajuan Affidavit dapat dilakukan langsung oleh kedua orang tua dari anak berkewarganegaraan ganda dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Imigrasi sesuai domisili anak,” urai Anugrah.
Sementara itu, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Edy Haryady menambahkan, bahwa subjek dari anak berkewarganegaraan ganda antara lain adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari seorang Ayah Warga Negara Indonesia dengan Ibu Warga Negara Asing ataupun sebaliknya.
Selanjutnya Anak tidak sah ibu WNA diakui oleh Ayah WNI sebagai anaknya dilakukan sebelum 18 tahun / belum menikah. Kemudian Anak yang lahir di luar wilayah Indonesia dari Ayah dan Ibu WNI di mana negara tempat lahir memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
Persyaratan untuk membuat Affidavit antara lain Surat Permohonan, Formulir, E-KTP Orang Tua, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan Orang Tua, Paspor Kedua Orang Tua dan Paspor asing anak.
“Akan tetapi ditegaskan bahwa anak berkewarganegaraan ganda diharuskan memilih salah satu paspor kewarganegaraan untuk dapat dipergunakan di Indonesia,” sambung Edy.
Nantinya, jika yang bersangkutan memilih paspor asing maka paspor tersebut harus dilengkapi dengan Affidavit. Seorang anak dengan berkewarganegaraan ganda kelak diwajibkan untuk memilih kewarganegaraan yang dia inginkan.
“Yaitu pada saat yang bersangkutan berusia 18 tahun, atau telah menikah dengan menyampaikan pernyataan memilih kewarganegaraan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau telah menikah,” pungkasnya.
Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB Parlindungan menyampaikan, bahwa dalam pemberian fasilitas atas hak kewarganegaraan, Imigrasi harus hadir dalam pemberian layanan keimigrasian.
“Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda serta penerbitan surat keterangan keimigrasian bagi orang asing yang akan melakukan permohonan pewarganegaraan Indonesia,” ujar Parlindungan. HUM/BOY
