JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk mempercepat sidang tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya. Permintaan ini disampaikan dalam sidang kasus pemerasan dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin, 3 Juni 2024.
“Izin, Yang Mulia, dengan umur saya yang 70 tahun, saya bermohon, kalau mungkin, ada proses TPPU bisa dilanjutkan atau jangan ditunda. Saya makin kurus ini. Oleh karena itu, sekiranya boleh, namanya bermohon, peradilan TPPU itu bisa dilanjutkan saja atau seperti apa Pak. Ini cuma bermohon saja. Terima kasih,” kata SYL dalam sidang.
Ketua majelis hakim, Rianto Adam Pontoh, menjelaskan bahwa pengadilan bersifat pasif dan tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan jaksa mempercepat sidang perkara TPPU. Ia menyerahkan proses penyidikan dan penuntutan perkara tersebut kepada jaksa KPK.
“Ini kan kami tidak bisa memerintah. Pengadilan itu pasif, ya, bukan aktif memerintahkan penuntut umum untuk menyerahkan semua perkara ke pengadilan. Ndak. Itu adalah hak penyidikan dan penuntutan tentunya. Kalau masalah perkara TPPU kan saya hanya baca dari berita-berita aja, lagi diproses sekarang ya. Iya seperti itu?” tanya hakim kepada jaksa.
Hakim juga menegaskan bahwa permohonan SYL tidak dapat ditindaklanjuti oleh majelis hakim.
“Kami tidak menindaklanjuti itu, itu adalah hak saudara begitu ya, Pak. Dan mungkin teman-teman wartawan mungkin jadi pemberitaan, ya kan, jadi saya lemparkan bahwa ini bukan hak majelis untuk memerintah saudara secepat mungkin untuk diajukan ke persidangan. Seperti itu,” tambah hakim.
Sebagai informasi, SYL dijerat sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi bersama Sekjen Kementan nonaktif Kasdi Subagyono dan Direktur Kementan nonaktif M Hatta. Selain itu, SYL juga dijerat sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang.
SYL, Kasdi, dan Hatta telah diadili dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. Mereka didakwa dalam berkas terpisah.
Dalam dakwaan jaksa, SYL didakwa melakukan pemerasan terhadap anak buahnya di Kementan dan menerima gratifikasi dengan total penerimaan sebesar Rp 44,5 miliar. Sementara itu, kasus TPPU-nya masih dalam penyidikan di KPK. HUM/GIT
