JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bareskrim Polri mendapat dukungan luas, termasuk dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
“Langkah ini merupakan kemajuan yang patut diapresiasi,” kata Koordinator Sub-Komisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 8 Maret 2024.
Anis berharap bahwa direktorat baru di Korps Bhayangkara itu dipimpin oleh polisi wanita (Polwan). Menurutnya, selain struktur organisasi yang tepat, penempatan personel yang sesuai juga sangat penting dalam pembentukan Direktorat PPA dan TPPO.
“Pentingnya penempatan personel yang memiliki perspektif gender dan memperhatikan korban dalam struktur umum Direktorat PPA, terutama Polwan,” ungkapnya.
Anis menjelaskan bahwa dengan adanya direktorat baru di Bareskrim Polri, diharapkan penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat ditingkatkan. Dia menekankan pentingnya Polri memiliki perspektif yang tepat dalam menangani kasus TPKS.
“Direktorat PPA dan TPPO diharapkan dapat fokus menangani kasus TPKS melalui jalur hukum,” katanya. “Ini merupakan tantangan karena sebagai undang-undang baru, bagaimana implementasinya bisa berjalan dengan optimal oleh aparat penegak hukum.”
Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, juga menyuarakan pendapat yang senada. Dia berharap struktur pembentukan Direktorat PPA dan TPPO dapat disesuaikan dengan kebutuhan korban serta kompleksitas kasus kekerasan yang ada.
“Kami berharap ada subdit khusus untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Memisahkan kasus ini sangat penting karena jumlahnya yang signifikan,” jelasnya. “Selain itu, subdit pelindungan juga perlu, sehingga penyidik dapat fokus pada tugasnya, sementara perlindungan bagi korban tetap terjamin.”
Lebih lanjut, mereka berencana untuk bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas implementasi UU TPKS. Mereka menyadari pentingnya berkontribusi dalam memastikan penanganan kasus TPKS oleh Polri.
“Tentu kami memiliki kepentingan untuk menyampaikan data kami kepada kepolisian agar ini menjadi perhatian utama dari Polri,” kata Anis. “Kami berharap Kapolri dapat meluangkan waktu untuk mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya dalam menangani kasus-kasus TPKS.”
Meskipun jadwal pertemuan belum ditentukan, mereka berharap agar Kapolri dapat segera menyambutnya. CAK/RAZ
