PEMALANG, Memoindonesia.co.id — Para aktivis dari Pemalang, Tegal, dan Brebes, Jawa Tengah, bersatu dalam deklarasi pendirian Forum Rakyat Demokratik (FRD) untuk Keadilan Keluarga Korban Penghilangan Paksa.
Acara ini berlangsung di Padepokan Lintang Kemukus Paduraksa, Pemalang, Jawa Tengah pada Minggu, 22 Oktober 2023. Deklarasi kemari dihadiri aktivis buruh, petani, dan seniman.
Mereka menyerukan negara untuk segera menyelesaikan kasus penculikan aktivis pro demokrasi tahun 1997/1998 serta kasus pelanggaran HAM lainnya.
Ketua FRD Pemalang-Tegal-Brebes, Andi Rustono, menekankan pentingnya mendukung penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
Dia menegaskan bahwa aktivis harus bersatu untuk menghindari keterlibatan capres dalam kasus penculikan di pilpres 2024 mendatang.
“Berdasarkan data dari Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), masih ada 13 orang yang belum pulang hingga saat ini. Para aktivis ini hilang secara paksa sebelum keruntuhan Orde Baru pada 1998,” ujar Andi Rustono.
Di antaranya adalah empat aktivis dari Partai Rakyat Demokratik (PRD), termasuk Wiji Thukul, Petrus Bima Anugerah, Herman Hendrawan, dan Suyat.
“Sementara itu, Gilang ditemukan tewas di hutan Magetan pada 23 Mei 1998,” sambung Andi.
Andi Rustono mengingatkan bahwa pada Oktober 2009, DPR RI telah mengeluarkan empat rekomendasi untuk Presiden Rl terkait penyelesaian kasus penghilangan paksa 1997/1998:
* Pertama, merekomendasikan Presiden Rl membentuk pengadilan HAM ad hoc.
* Kedua, merekomendasikan Presiden RI serta institusi pemerintah dan pihak terkait untuk mencari 13 aktivis yang masih hilang.
* Ketiga, merekomendasikan pemerintah merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang.
* Keempat, merekomendasikan pemerintah meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.
Andi Rustono juga menekankan, bahwa para aktivis harus terus mendorong penuntasan kasus-kasus kelam dalam sejarah ini. Langkah ini tidak boleh hanya bersifat non-yudisial, tapi juga melalui proses hukum.
Dalam kesempatan terpisah, aktivis FRD yang juga mantan Sekretaris Jenderal PRD, Petrus Hariyanto mengatakan, pemerintah segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM.
“Bahwa penuntasan kasus pelanggaran HAM akan sulit dilakukan jika negeri ini dipimpin oleh politisi yang justru pernah terlibat dalam penculikan serta kejahatan HAM di masa lalu,” urai Petrus.
Petrus juga menyesalkan fakta bahwa menjelang pilpres banyak bekas aktivis yang memberikan dukungan kepada capres yang terlibat dalam kasus penculikan.
“Jangan lupa akan sejarah, terutama kasus penculikan. Aktivis tidak boleh menjadi bagian dari gerakan yang ingin melupakan kejahatan sejarah di masa lalu. Praktik ini hanya akan memperpanjang impunitas,” tegas Petrus.
FRD, menurut Petrus, akan tetap melawan capres yang terlibat dalam penculikan, tanpa memandang siapapun cawapres yang akan digandengnya.
“Walaupun menggandeng putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, kami akan tetap melawannya,” tandas Petrus.
Forum Rakyat Demokratik (FRD) untuk Keadilan Keluarga Korban Penghilangan Paksa pertama kali dideklarasikan di Kantor YLBHI, Jakarta, pada 27 Juli 2023.
Dipimpin oleh mantan aktivis PRD seperti Petrus Hari Hariyanto, Wilson, Anom Astika, Roso Suroso, Lilik HS, dan kawan-kawan, FRD berjuang untuk menuntaskan kasus penghilangan paksa serta pelanggaran HAM lainnya di Tanah Air.
Selain menyerukan untuk tidak memilih capres yang terlibat dalam penculikan, FRD juga menolak praktik politik yang memupuk intoleransi di Indonesia.
FRD juga mengadakan peringatan ulang tahun ke-60 penyair Wiji Thukul pada 23 Agustus lalu. Acara ini dihelat di Galeri Nasional, Jakarta, dan dihadiri oleh ratusan orang. Acara ini mengingatkan bahwa Wiji Thukul dan rekan-rekannya masih belum kembali pulang. (hum/cak)
