MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Ribuan Stan Pasar Turi Baru Tak Dapat Gratis Perpanjangan 10 Tahun, Ini Alasan Wali Kota

Publisher: Redaksi 1 Juni 2023 3 Min Read
Share
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Ad imageAd image

Surabaya – Ribuan stan Pasar Turi Baru yang tidak membuka gerainya pasca grand opening beberapa waktu lalu hingga Pemerintah Kota (Pemkot) menetapkan batasan kesempatan terakhir pada Rabu (31/5/2023) kemarin, tak mendapatkan gratis perpanjangan selama 10 tahun.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, para pedagang yang buka tepat di puncak Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) kemarin akan mendapat pembebasan retribusi Buku Hak Pakai Stand (BHPS), dengan stempel perpanjangan hingga 10 tahun lamanya.

“Bagi pedagang yang buka pada 31 Mei, saya nyuwun (minta) tolong kepada jajaran PT Gala Bumi Perkasa (pengelola Pasar Turi), buku standnya segera diberikan. Iki wes perintah loh (ini sudah perintah loh). Dan di bukunya harus sudah distempel bahwa diberikan perpanjangan selama 10 tahun,” kata Eri Cahyadi, Kamis (1/6/2023).

Baca Juga:  Komisi B DPRD Surabaya Lihat Tak Ada yang Woow dari Opening Night Zoo KBS

Sedangkan bagi pedagang yang masih enggan membuka stan, maka BHPS tetap diberikan tanpa dilengkapi dengan stempel perpanjangan selama 10 tahun.

“Tolong jangan sampai ada fitnah kepada saya (pemkot), nanti dipikirnya saya ada macem-macem padahal saya sudah berjuang habis-habisan untuk para pedagang,” ujar Eri menegaskan.

Eri menjelaskan, perpanjangan 10 tahun itu, berdasarkan supervisi dan pendampingan antara Pemkot Surabaya dengan KPK, Kejati Jatim, serta Kejari Surabaya.

“Karena saat itu sengketa selama 10 tahun, maka diberikan perpanjangan dan disepakati bersama hanya diberikan kepada pedagang yang buka pada tanggal 31 Mei 2023. Kalau nggak dimulai (dari sekarang) terus kapan (dibuka kembali)? Jangan sampai nanti pemkot memberikan perpanjangan selama 10 tahun tidak ada dasarnya. Sehingga sudah saya sampaikan pada bulan April 2023 lalu, sehingga 31 Mei itu lah hari terakhir (buka serempak),” jelasnya.

Baca Juga:  Kemiskinan Surabaya Turun jadi 1,84 Ribu Jiwa dari 136, 37 Ribu Jiwa: Cak Ji Memuji Gotong-Royong Semua Pihak

Untuk itu, Eri meminta PT Gala Bumi Perkasa segera menuntaskan proses stempel perpanjangan buku BHPS selama 10 tahun, paling lambat Senin (12/6/2023) pekan depan.

“Berarti Pak Teddy, yang buka hari ini maka paling lambat diserahkan buku stannya 12 Juni 2023. Kalau nggak (segera diserahkan) mereka (pedagang) nggak akan percaya sama PT Gala Bumi Perkasa,” tuturnya.

Pembebasan itu sendiri, berlaku mulai 12 Februari 2037 saat Pasar Turi Baru menjadi barang milik daerah.

Sementara Teddy Supriyadi General Manager PT Gala Bumi Perkasa mengatakan, dari total empat ribuan stan terjual, baru 1.300 lebih yang buka.

Baca Juga:  Peduli Kota Surabaya, Happy Puppy Bagikan Ratusan Beras kepada Warga Sekitar Lokasi Usaha

“Stan di Pasar Turi Baru saat ini totalnya ada 6.000-an dan sudah terjual sekitar 4.000-an. Sedangkan yang sudah mulai buka pada 31 Mei 2023 sekitar 1.300 lebih,” terangnya. (*/CAK)

TAGGED: Gala Bumi Perkasa, Pasar Turi, PEMKOT SURABAYA, Ribuan Stan Pasar Turi Baru
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, secara resmi mengambil sumpah dan melantik Anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah (MPPD),
Kakanwil Asep Heri Lantik MPPD se-Jawa Timur, Tegaskan Pengawasan dan Etika PPAT
5 Februari 2026
Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Kejahatan Pasar Modal PT Minna Padi
5 Februari 2026
KPK Pastikan OTT di Jakarta Berbeda Kasus dengan OTT Restitusi Pajak di Banjarmasin
5 Februari 2026
Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Intervensi OTT KPK terhadap Pajak dan Bea Cukai
5 Februari 2026
MAKI Dorong Menkeu Purbaya Bersih-bersih Pajak dan Bea Cukai Usai OTT KPK
5 Februari 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Kejahatan Pasar Modal PT Minna Padi
5 Februari 2026
KPK Pastikan OTT di Jakarta Berbeda Kasus dengan OTT Restitusi Pajak di Banjarmasin
5 Februari 2026
Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Intervensi OTT KPK terhadap Pajak dan Bea Cukai
5 Februari 2026
MAKI Dorong Menkeu Purbaya Bersih-bersih Pajak dan Bea Cukai Usai OTT KPK
5 Februari 2026
Ad imageAd image

TERPOPULER

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto bersama petugas Angkasa Pura dan TNI AL menggelar rilis di aula Kantor Imigrasi Surabaya.
Dibekuk di Udara, WNA China Mencuri di Kabin Pesawat Dideportasi Petugas Imigrasi Surabaya
4 Februari 2026
Polisi Selidiki Asal-usul Whip Pink di Apartemen Lula Lahfah
3 Februari 2026
Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Saham PIPA PT MML
4 Februari 2026
Keberadaan Riza Chalid Terendus di Wilayah ASEAN setelah Masuk Red Notice Interpol
4 Februari 2026

Baca Berita Lainnya:

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, secara resmi mengambil sumpah dan melantik Anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah (MPPD),
Pertanahan

Kakanwil Asep Heri Lantik MPPD se-Jawa Timur, Tegaskan Pengawasan dan Etika PPAT

Bareskrim

Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Kejahatan Pasar Modal PT Minna Padi

Korupsi

KPK Pastikan OTT di Jakarta Berbeda Kasus dengan OTT Restitusi Pajak di Banjarmasin

Korupsi

Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Intervensi OTT KPK terhadap Pajak dan Bea Cukai

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?