JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Pimpinan hingga eks penyidik KPK menanggapi usulan pengembalian UU KPK ke versi lama yang pertama kali disampaikan Abraham Samad usai bertemu Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan lembaga antirasuah dan peningkatan IPK Indonesia, Minggu 1 Februari 2026.
Abraham Samad menyebut dalam pertemuan itu ia diminta pandangan mengenai cara meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Ia menyarankan agar pemerintah membuat peta jalan pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan menyentuh akar permasalahan.
“Pertama, saya bilang pemberantasan korupsi selama ini tidak menyentuh akar permasalahannya. Agar efektif, ia harus menyentuh akar. Kedua, berbicara IPK, maka ada empat hal yang harus diperhatikan jika merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC),” ucap Samad kepada wartawan.
Ia menilai salah satu penyebab turunnya performa KPK adalah revisi UU KPK tahun 2019 yang memangkas kewenangan serta menempatkan KPK di bawah rumpun eksekutif.
“Menurut saya, jika merujuk UNCAC, lembaga antikorupsi di dunia haruslah bersifat independen, bukan di bawah rumpun eksekutif. Karena kita sudah menandatangani dan meratifikasi UNCAC, harusnya kita patuh. Jadi ini kita menyalahi aturan internasional, harusnya independen seperti dulu,” kata Samad.
Selain itu, ia juga menyoroti proses rekrutmen komisioner KPK pada masa lalu.
“Ketiga, saya mempersoalkan rekrutmen komisioner KPK di masa lalu yang tidak mengindahkan masukan masyarakat. Dulu saat masa Firli Bahuri, banyak masukan bahwa yang bersangkutan tidak layak memimpin KPK, tapi diabaikan. Akibatnya, ketika terpilih, terjadi pelanggaran hukum. Integritas dan moralitas hancur, namun tetap dipilih. Jadi rekrutmennya memang bermasalah,” sambungnya.
Pernyataan tersebut mendapat respons dari sejumlah pihak, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi mengaku sepakat bila ada rencana revisi kembali terhadap UU KPK dan menyebut revisi 2019 merupakan inisiatif DPR.
“Ya saya setuju, bagus (UU KPK kembali ke versi lama), karena itu dulu (revisi UU KPK) inisiatif DPR, lho. Jangan keliru ya, itu inisiatif DPR,” kata Jokowi, Jumat 13 Februari 2026.
Ia mengakui revisi UU KPK terjadi pada masa jabatannya, namun menegaskan tidak menandatangani undang-undang tersebut.
“Ya, memang (revisi UU KPK). Saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya tidak tanda tangan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan undang-undang bukan seperti barang yang bisa dikembalikan setelah dipakai.
“Apanya yang mau dikembalikan, UU itu bukan barang yang bisa dipinjam, setelah selesai dipakai, dikembalikan lagi,” kata Tanak, Minggu 15 Februari 2026.
Menurutnya, saat ini KPK bekerja berdasarkan UU lama maupun UU baru. Ia menegaskan KPK tetap fokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Sekarang ini KPK bekerja berdasarkan UU KPK yang lama dan UU KPK yang baru. Dengan UU KPK yang baru, status hukum pegawai KPK menjadi jelas sebagai ASN,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila ingin KPK independen tanpa campur tangan lembaga lain, perubahan hanya terkait penempatan KPK dalam rumpun yudikatif bersama Mahkamah Agung.
Di sisi lain, eks penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mendukung pengembalian UU KPK ke versi lama untuk mengembalikan marwah lembaga tersebut.
“Kembali ke versi lama seperti kembali ke setelan pabrik kalau HP. Artinya semua kembali ke normal lagi,” kata Yudi, Minggu 15 Februari 2026.
Ia menilai revisi UU KPK melemahkan kewenangan lembaga antirasuah.
“Mulai dari kewenangan KPK yang kuat seperti dulu pernah menangkapi banyak pejabat tinggi di negeri ini. Pimpinan KPK yang berintegritas dan pemberani tidak takut koruptor. Dan juga kepegawaian KPK yang independen bukan dalam bentuk ASN seperti saat ini,” ujarnya.
Ia berharap isu penerapan kembali Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terus digaungkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral.
“Oleh karena itu, jika benar kembali dan saya juga setuju ke UU lama setidaknya harapan pemberantasan korupsi semakin cerah akan terwujud apalagi IPK kita juga saat ini anjlok 3 poin dari 37 ke 34 setara negara Nepal,” katanya. HUM/GIT
