JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Pembubaran aksi konvoi pembawa bendera Bulan Bintang di Kota Lhokseumawe, Aceh, menjadi sorotan publik setelah beredar narasi di media sosial terkait dugaan kericuhan dan pemukulan oleh oknum aparat TNI.
Aksi konvoi dan demonstrasi tersebut dilakukan oleh sekelompok massa pada Kamis 25 Desember 2025 pagi hingga Jumat 26 Desember 2025 dini hari di wilayah Lhokseumawe.
Sejumlah peserta aksi diketahui mengibarkan bendera Bulan Bintang yang diidentikkan dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta meneriakkan yel-yel di ruang publik.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menyebut tindakan tersebut berpotensi memancing reaksi publik dan mengganggu ketertiban umum, khususnya di tengah upaya pemulihan Aceh pascabencana.
“TNI menegaskan bahwa pelarangan pengibaran bendera Bulan Bintang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku karena simbol tersebut diidentikkan dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Freddy, Sabtu 27 Desember 2025.
Freddy menjelaskan larangan tersebut diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 107 KUHP, Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007.
Setelah menerima laporan adanya aksi tersebut, Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran segera berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe.
Personel Korem 011/Lilawangsa bersama Kodim 0103/Aceh Utara kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan situasi.
Aparat TNI dan Polri mengedepankan langkah persuasif dengan mengimbau massa menghentikan aksi serta menyerahkan bendera yang dibawa.
Namun, imbauan tersebut tidak diindahkan sehingga aparat melakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan bendera guna mencegah eskalasi situasi.
Dalam proses pembubaran terjadi adu mulut antara aparat dan massa.
Saat dilakukan pemeriksaan terhadap salah satu orang di lokasi, aparat menemukan satu pucuk senjata api jenis Colt M1911 beserta amunisi, magasin, dan senjata tajam.
Orang tersebut kemudian diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Koordinator aksi demonstrasi menyatakan peristiwa tersebut hanya merupakan kesalahpahaman dan menyepakati penyelesaian secara damai dengan aparat.
TNI mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum diverifikasi kebenarannya.
“TNI menyayangkan beredarnya video atau konten yang memuat narasi tidak benar dan mendiskreditkan institusi TNI. Informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik,” ujar Freddy.
TNI bersama pemerintah daerah dan aparat terkait berkomitmen terus mengedepankan pendekatan dialogis, persuasif, dan humanis untuk menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh pascabencana.
“TNI berkomitmen menjaga Aceh tetap aman, damai, dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.
Panglima TNI
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan pihaknya akan menindak tegas kelompok provokator yang mengganggu proses pemulihan bencana di Aceh.
“TNI bersama kementerian, lembaga, dan masyarakat sedang bekerja membantu percepatan pemulihan akibat bencana alam,” kata Agus di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin 29 Desember 2025.
Ia berharap tidak ada lagi upaya provokasi di tengah kondisi masyarakat Aceh yang sedang fokus pada pemulihan.
“Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi dan mengganggu proses tersebut. Saya akan tindak tegas jika hal itu terjadi,” tegasnya.
DPR RI
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai terdapat indikasi upaya mengganggu stabilitas nasional di tengah proses pemulihan bencana.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan aparat penegak hukum bersatu menjaga kondusivitas.
“Kami mengajak masyarakat untuk bersatu padu bekerja sama dengan seluruh aparat, baik sipil, militer, maupun kepolisian, agar tidak ada pihak luar yang menyusupkan agenda yang memicu kekacauan,” kata Dave, Selasa 30 Desember 2025.
Dave juga menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam setiap langkah pengamanan yang dilakukan TNI di Aceh. HUM/GIT
