KUPANG, Memoindonesia.co.id – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur, Arvin Gumilang, menegaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) merupakan langkah penting dalam memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi di jajaran Imigrasi NTT berjalan efektif, transparan, dan berorientasi hasil.
“Tidak ada kata terlambat dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Melalui kegiatan ini kita dapat meninjau kembali pelaksanaan program sejak awal tahun hingga menjelang akhir 2025, sekaligus memastikan seluruh target kinerja tercapai sesuai rencana,” ujar Arvin saat membuka kegiatan Monev Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025, Senin (27/10/2025).
Ia menekankan bahwa kegiatan monev seharusnya menjadi agenda rutin setiap triwulan, agar evaluasi terhadap capaian dan tantangan di lapangan dapat dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
“Meski pelaksanaannya kali ini dilakukan secara virtual karena berbagai kendala, makna serta tujuan dari kegiatan ini tetap harus terjaga. Yang terpenting adalah komitmen kita bersama untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja,” tambahnya.
Arvin juga menyoroti bahwa capaian kinerja bukan sekadar angka, tetapi merupakan hasil konkret dari pelaksanaan sasaran strategis dalam perjanjian kinerja yang mencakup berbagai aspek: pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, inovasi layanan, reformasi birokrasi, hingga optimalisasi serapan anggaran.
“Melalui kegiatan monev ini, mari kita gunakan kesempatan untuk memperbaiki langkah dan memperkuat kolaborasi agar pelaksanaan tugas di Kanwil maupun di satuan kerja berjalan optimal dan sesuai target,” tegasnya.
Kegiatan yang digelar secara virtual ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ferdi Maulana, Kepala Bidang Penegakan Hukum Keimigrasian dan Kepatuhan Internal, Aditia Perdana, Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian, Adi Rusiadi Kurniawan, serta para operator di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi NTT.
Dalam kesempatan tersebut, Arvin memberikan ruang bagi seluruh satuan kerja untuk menyampaikan capaian, kendala, serta rencana tindak lanjut guna memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Nusa Tenggara Timur. HUM/CAK
