PAMEKASAN, Memoindonesia.co.id — Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Non TPI Pamekasan pada Kamis, 2 Oktober 2025.Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan pelayanan keimigrasian di wilayah Madura sekaligus memperkuat sinergi antar-unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Silmy Karim hadir bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, serta Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan, Kadiyono. Turut hadir seluruh Kepala UPT Imigrasi se-Jawa Timur dan Kepala UPT Pemasyarakatan wilayah koordinasi Madura.
Tinjau Layanan dan Sampaikan Arahan
Dalam kesempatan tersebut, Silmy Karim meninjau fasilitas pelayanan publik, mulai dari ruang pelayanan paspor, ruang wawancara, hingga sistem antrean dan layanan digital. Ia berdialog langsung dengan para pegawai serta menyampaikan arahan mengenai pentingnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi.
“Kita ingin pastikan pelayanan keimigrasian di daerah, khususnya di wilayah seperti Madura, bisa setara kualitasnya dengan daerah lainnya. Kecepatan, integritas, dan kenyamanan masyarakat adalah prioritas kita,” ujarnya saat memberikan pengarahan.
Evaluasi dan Penguatan Sinergi Antar-UPT
Kunjungan ini juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk menguatkan koordinasi antara Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan.
Para kepala UPT diberi arahan mengenai peningkatan kolaborasi dalam pengawasan warga negara asing (WNA), percepatan layanan paspor, serta pencegahan potensi pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan dokumen keimigrasian.
Wamen menekankan bahwa sinergi antarinstansi tidak boleh hanya administratif, tetapi harus operasional dan terintegrasi hingga ke level teknis pelayanan di lapangan.
Permintaan Paspor Meningkat
Kanim Pamekasan sendiri mencatat capaian signifikan dalam pelayanan keimigrasian. Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 58.950 paspor berhasil diterbitkan, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini didominasi oleh permintaan paspor untuk kebutuhan umrah dan perjalanan luar negeri lainnya.
Kondisi tersebut menuntut kantor imigrasi untuk terus meningkatkan kapasitas SDM dan efisiensi layanan.
Tindak Lanjut Dugaan TPPO
Meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam agenda kunjungan, latar belakang kegiatan ini tidak terlepas dari mencuatnya isu dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sebelumnya dilaporkan oleh LSM GARDA.
Dugaan tersebut menyebut adanya penyalahgunaan data dalam proses pembuatan paspor di wilayah Madura. Kementerian Hukum dan HAM melalui jajaran imigrasi dan pemasyarakatan disebut telah menindaklanjuti informasi ini secara internal.
Komitmen Berkelanjutan
Di akhir kunjungannya, Wamen menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pelayanan publik berbasis transparansi dan akuntabilitas. Ia juga mengajak seluruh jajaran di lingkungan imigrasi dan pemasyarakatan agar bekerja profesional, adaptif terhadap teknologi, dan menjunjung tinggi integritas.
“Masyarakat punya hak atas pelayanan yang cepat dan bersih. Kita tidak bisa mentoleransi penyimpangan apa pun di lapangan. Semua harus bekerja dengan prinsip zero tolerance terhadap pungli dan pelanggaran etika,” tegas Silmy Karim.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam reformasi pelayanan publik di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, khususnya di daerah yang memiliki tantangan geografis dan sosial seperti Madura. HUM/BAD
