JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan anggota DPR RI, Heri Gunawan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Heri Gunawan diduga menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya, seperti membeli rumah, mobil, dan membangun tempat usaha.
Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari kesepakatan rahasia antara pimpinan BI dan OJK dengan Komisi XI DPR RI.
“Kesepakatan yang dibuat dalam rapat tertutup pada tahun 2020, 2021, dan 2022 ini memungkinkan setiap anggota Komisi XI untuk menerima dana program sosial dengan dalih dikelola melalui yayasan masing-masing,” ujar Asep Guntur Rahayu.
KPK menduga, Heri Gunawan menerima dana sebesar Rp 15,86 miliar dari berbagai sumber, termasuk Rp 6,26 miliar dari BI dan Rp 7,64 miliar dari OJK.
“Dana tersebut seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial, namun nyatanya tidak dilaksanakan. Sebaliknya, Heri Gunawan memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan dana tersebut ke rekening pribadi,” tambahnya.
Dana yang diselewengkan tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membangun rumah makan, membuka outlet minuman, membeli tanah dan bangunan, hingga membeli mobil.
Selain Heri Gunawan, KPK juga menetapkan anggota DPR RI lainnya, Satori, sebagai tersangka dalam kasus serupa dengan dugaan penerimaan dana mencapai Rp 12,52 miliar.
Atas perbuatannya, Heri Gunawan dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal terkait Tindak Pidana Pencucian Uang. HUM/GIT
