JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan dua anggota DPR RI, Satori dan Heri Gunawan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Keduanya terjerat dalam penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, total kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 28,2 miliar.
Dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 7 Agustus 2025, Asep menjelaskan bahwa kedua tersangka, yang merupakan anggota Komisi XI DPR RI, menggunakan jabatannya untuk meraup keuntungan pribadi.
Heri Gunawan (HG) diduga menerima total Rp 15,86 miliar dari tiga sumber yaitu Rp 6,26 miliar dari program bantuan sosial BI. Rp 7,64 miliar dari kegiatan penyuluhan keuangan OJK, dan Rp 1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.
“Selanjutnya, HG diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya ke rekening pribadi melalui metode transfer,” jelas Asep.
Sementara itu, tersangka Satori (ST) diduga menerima total Rp 12,52 miliar dengan rincian Rp 6,30 miliar dari program bantuan sosial BI; Rp 5,14 miliar dari kegiatan penyuluhan keuangan OJK; dan Rp 1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.
Mirip dengan Heri, Satori juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya, seperti deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, dan aset lainnya.
KPK menjerat Satori dan Heri Gunawan dengan pasal berlapis. Keduanya dikenakan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Selain itu, keduanya juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP. HUM/GIT
