SIDOARJO, Memoindonesia.co.id – Isu keretakan hubungan antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana di Sidoarjo akhir-akhir ini santer terdengar. Sementara pasangan ini didukung oleh Partai Golkar.
Menanggapi desas-desus ini, DPD Partai Golkar Sidoarjo angkat bicara dengan menyatakan posisi netral dan berkomitmen menjaga stabilitas pemerintahan demi kepentingan masyarakat.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, Adam Rusydi, dengan tegas menyatakan bahwa partainya tidak akan ikut campur dalam dinamika internal yang sedang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati.
Meski begitu, Golkar menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan komunikasi terbuka. Hal ini penting agar roda pemerintahan dan pembangunan daerah tetap berjalan lancar tanpa hambatan.
“Kepemimpinan yang solid dan harmonis adalah fondasi utama kelancaran roda pemerintahan dan keberhasilan pembangunan daerah. Perbedaan pandangan dalam eksekutif itu wajar selama diselesaikan dengan bijak dan proporsional,” tegas Adam pada Senin 23 Juni 2025.
Adam juga menekankan bahwa Partai Golkar sangat menjunjung tinggi etika politik dan stabilitas. Ia mengingatkan bahwa partainya memiliki hubungan baik dengan kedua pemimpin daerah tersebut.
Subandi adalah calon yang diusung Golkar dalam Pilkada 2020, sementara Mimik merupakan Ketua DPC Partai Gerindra, yang juga adalah mitra strategis Golkar secara nasional.
“Bapak Subandi dan Ibu Mimik adalah rekan seperjuangan kami. Saat Pilkada Sidoarjo, kami berjuang bersama mulai dari proses rekomendasi, pendaftaran ke KPU, kampanye, hingga pelantikan. Perjuangan ini tentu penuh pengorbanan baik waktu, tenaga, hingga materi,” ujarnya.
Golkar Sidoarjo mengajak semua pihak untuk kembali pada semangat awal perjuangan, yaitu mengedepankan pelayanan kepada rakyat. Menurut Adam, masyarakat Sidoarjo membutuhkan kepastian dan hasil kerja nyata, bukan kegaduhan atau drama politik.
“Partai Golkar berpandangan bahwa masyarakat Sidoarjo membutuhkan stabilitas dan kepastian, bukan kegaduhan politik. Kami menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik di eksekutif maupun legislatif, untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” tandas Anggota DPRD Jawa Timur itu. HUM/GIT
