JAKARTA, Memoindonesia.co.id – PDI Perjuangan (PDI-P) belum menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) pengganti Hasto Kristiyanto setelah yang bersangkutan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 20 Januari 2025.
Penunjukan Sekjen baru sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.
Hasto ditahan KPK terkait kasus suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar Rp 600 juta. Suap itu diberikan agar Wahyu menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR menggantikan Nazaruddin Kiemas, alih-alih Riezky Aprilia yang sebenarnya berhak secara perolehan suara.
Dalam kasus ini, Hasto didakwa bersama orang-orang terdekatnya, yakni Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri, serta Harun Masiku. Donny kini berstatus tersangka, Saeful telah divonis bersalah, dan Harun Masiku masih buron sejak 2020.
Tak hanya itu, Hasto juga didakwa menghalangi proses penyidikan KPK terhadap Harun Masiku. Ia disebut-sebut turut merintangi upaya penangkapan terhadap Harun.
Sejak penahanan Hasto, kursi Sekjen PDI-P masih kosong. Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P, Utut Adianto, menyatakan bahwa keputusan mengenai siapa yang akan menjadi Sekjen baru sepenuhnya berada di tangan Megawati Soekarnoputri.
“Kalau di PDI itu nggak ada pemilihan (Sekjen). Misalnya Ibu (Megawati) aklamasi sebagai ketua umum, nanti Ibu yang menyusun kabinetnya. Ibu adalah formatur tunggal,” ujar Utut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 14 Mei 2025.
Utut mengaku belum mengetahui siapa saja yang masuk dalam daftar calon Sekjen. “Kan kalau itu kamu yang nanya, saya mana tahu (soal calon sekjen),” katanya.
Ketidakpastian penunjukan Sekjen ini menjadi sorotan di tengah upaya PDI-P mempertahankan soliditas internal pasca kasus hukum yang menjerat Hasto.
Publik kini menanti keputusan Megawati dalam menentukan figur Sekjen baru yang akan membawa arah organisasi ke depan. HUM/GIT
