JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Mangapul, dijatuhi hukuman 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis 8 Mei 202.
Ia dinyatakan bersalah karena menerima suap dan gratifikasi terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, terdakwa kasus kematian Dini Sera Afrianti.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mangapul dengan pidana penjara selama 7 tahun,” ujar Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso saat membacakan amar putusan.
Selain hukuman penjara, Mangapul juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 500 juta, subsider 3 bulan kurungan apabila tidak dibayar.
Dalam persidangan, Mangapul terbukti menerima suap sebesar SGD 36 ribu dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat. Dua hakim lain dalam perkara yang sama, Erintuah Damanik dan Heru Hanindyo, juga menerima suap masing-masing sebesar SGD 116 ribu dan kombinasi Rp 1 miliar serta SGD 156 ribu.
Total nilai suap yang diterima ketiga hakim mencapai Rp 3,6 miliar, sebagaimana disebut dalam dakwaan jaksa.
Majelis hakim menyatakan Mangapul terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12B jo Pasal 18 UU Tipikor, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Mangapul dengan 9 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan penjara.
Kasus ini berawal dari proses hukum terhadap Gregorius Ronald Tannur, tersangka kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald, Meirizka Widjaja, disebut berupaya membebaskan anaknya dengan meminta bantuan pengacara Lisa Rahmat.
Lisa kemudian menghubungi mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, untuk mencari hakim PN Surabaya yang bisa menjatuhkan vonis bebas. Suap pun diberikan kepada para hakim yang menangani perkara tersebut.
Akibat intervensi tersebut, Ronald Tannur akhirnya divonis bebas oleh PN Surabaya. Namun, Kejaksaan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan dikabulkan. MA membatalkan vonis bebas dan menghukum Ronald Tannur 5 tahun penjara.
Kasus ini mengungkap praktik korupsi di tubuh peradilan yang mencederai kepercayaan publik terhadap institusi hukum. HUM/GIT
