JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Anggota DPR RI Muhammad Kadafi resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung (YATBL). Laporan ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan jabatan, penerbitan ijazah tanpa hak, serta penyimpangan keuangan di Universitas Malahayati, Bandar Lampung.
Laporan terdaftar dengan Nomor LP/B/146/III/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI, tertanggal 19 Maret 2025. Kadafi diduga melanggar Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Menurut kuasa hukum YATBL, Dendi Rukmantika, YATBL merupakan yayasan sah yang mengelola Universitas Malahayati berdasarkan Akta Notaris Nomor 17 Tahun 1992. Namun, pada 23 September 2024, terjadi pergantian pengurus yang dinilai sepihak karena tidak melibatkan pembina dan pengurus resmi.
Dalam pergantian itu, Muhammad Kadafi diangkat sebagai Rektor, menggantikan Dr. Achmad Farich, padahal masa jabatan Farich baru berakhir pada 14 Oktober 2024.
“Tindakan tersebut bertentangan dengan statuta universitas dan anggaran dasar yayasan,” ujar Dendi dalam keterangan pers, Rabu 7 Mei 2025.
YATBL sempat menerbitkan surat keputusan pada Oktober 2024 untuk membatalkan pengangkatan Kadafi dan mengembalikan kepemimpinan kepada Dr. Farich, namun belum terlaksana. “Hingga saat ini, Dr. Muhammad Kadafi tetap menguasai kampus secara ilegal,” tegasnya.
Empat Dugaan Pelanggaran
YATBL mencantumkan empat poin utama dalam laporannya terhadap Muhammad Kadafi:
1. Penerbitan Ijazah Tanpa Hak
Pada November–Desember 2024, Kadafi menandatangani ijazah lulusan program dokter, meskipun ia tidak lagi sah sebagai rektor.
2. Wisuda Tanpa Legalitas
Kadafi memimpin prosesi wisuda Universitas Malahayati pada 22 Februari 2025 tanpa dasar hukum yang sah.
3. Manipulasi Sistem Keuangan Mahasiswa
Pada Januari 2025, metode pembayaran mahasiswa diubah dari sistem virtual account menjadi pembayaran tunai berdasarkan Surat Pemberitahuan No. 0170.10.414.01.25. Perubahan ini dinilai membuka peluang terjadinya penggelapan dan pencucian uang.
4. Penyalahgunaan Jabatan
Kadafi disebut melakukan tindakan administratif dan keuangan tanpa landasan hukum, yang melanggar prinsip akuntabilitas pendidikan tinggi.
Dendi berharap aparat penegak hukum segera memproses laporan tersebut dan melakukan audit menyeluruh terhadap aliran dana di lingkungan kampus, demi melindungi hak-hak mahasiswa dan dosen.
Sementara itu, Muhammad Kadafi memilih tidak memberikan komentar secara langsung mengenai laporan ini.
“Ini karena berkenaan dengan permasalahan keluarga, dan sebenarnya antara bapak dan ibu saya. Jadi alangkah baiknya dijawab oleh pengacara saya,” kata Kadafi. HUM/GIT
