SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Jawa Timur yang dijadwalkan pada Sabtu, 10 Mei 2025 di Surabaya, diprediksi akan berlangsung secara aklamasi. Langkah ini dinilai dapat meminimalisasi potensi konflik di tingkat bawah.
Isu aklamasi mencuat setelah nama anggota Fraksi Golkar DPR RI, Ali Mufhti, santer disebut akan ditetapkan sebagai Ketua DPD Golkar Jatim. Seluruh DPD II Kabupaten/Kota dikabarkan telah memberikan dukungan kepada mantan Ketua DPRD Ponorogo tersebut. Sementara itu, posisi sekretaris disebut akan dijabat oleh Blegur Prijanggono.
Kabar mengenai potensi aklamasi semakin menguat seiring tidak adanya penolakan dari para pengurus partai berlambang pohon beringin itu.
Sebelumnya, dalam internal partai, sempat muncul tiga nama kandidat kuat untuk menggantikan posisi Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim: Ali Mufhti, Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono, dan Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo.
Namun, peta politik internal Golkar berubah secara mendadak setelah muncul dukungan dari DPP Golkar pusat untuk mendorong duet kepemimpinan antara Ali Mufhti dan Blegur Prijanggono di tingkat provinsi.
Anggota Partai Golkar Jatim, Freddy Poernomo, tidak menampik kemungkinan sistem aklamasi dalam menentukan Ketua DPD Golkar Jatim untuk periode lima tahun mendatang.
“Kenapa tidak, sejauh bisa melalui musyawarah mufakat,” ujarnya.
Freddy menambahkan bahwa aklamasi tidak melanggar mekanisme partai dan justru menjadi pilihan jika tidak ada voting.
“Voting itu kan hanya dilakukan jika aklamasi mentok,” tegasnya.
Sementara itu, pakar politik dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Moch Mubarrok Muharam, menyebut bahwa tren aklamasi tidak hanya terjadi di Partai Golkar, tetapi juga di beberapa partai politik lainnya di Jawa Timur, seperti Gerindra, NasDem, PAN, dan PKB.
“Banyak partai menilai bahwa aklamasi bisa meminimalisasi konflik di tingkat bawah,” ujarnya pada Rabu, 7 Mei 2025.
Menurut Kang Barok—sapaan akrab Dr. Mubarrok—kondisi ini sangat mungkin terjadi di Golkar, mengingat partai tersebut memiliki banyak kepentingan strategis, apalagi setelah menempati posisi kedua secara nasional dalam Pemilu 2024.
“Ada keinginan agar kepentingan DPP Golkar dapat diwujudkan oleh jajaran partai di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa dengan mengedepankan aklamasi atau hanya mengajukan calon tunggal, maka tidak ada ruang bagi pengurus DPD Golkar Jatim maupun DPD tingkat II se-Jawa Timur untuk menawarkan calon alternatif.
“Ini menjadi cara DPP untuk mengamankan kader pilihan mereka,” pungkasnya. HUM/BAD
