JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi membantah adanya tekanan politik dalam pembatalan dan revisi mutasi sejumlah perwira tinggi TNI. Ia menegaskan bahwa perubahan tersebut murni berdasarkan kebutuhan organisasi dan perkembangan situasi.
Mutasi tersebut awalnya tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 yang diterbitkan pada 29 April 2025. Namun hanya sehari berselang, TNI mengeluarkan keputusan baru, yaitu Kep/554.a/IV/2025 tanggal 30 April 2025, yang merevisi beberapa jabatan dalam mutasi sebelumnya.
“Ketika sudah dikeluarkan Kep 554/IV/2025 tanggal 29, ternyata dalam rangkaian itu ada yang missed. Ada yang tidak bisa kita geser saat ini karena masih dihadapkan pada tugas dan dinamika organisasi,” jelas Kristomei dalam keterangannya, Sabtu 3 Mei 2025.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat “gerbong” rotasi perwira tinggi harus ditangguhkan. Revisi tersebut hanya menyangkut tujuh jabatan perwira tinggi TNI, dan tidak menggantikan semua posisi dalam mutasi awal.
“Jadi tidak ada kaitannya dengan hal-hal lain. Revisi ini murni keputusan internal organisasi berdasarkan sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) yang melibatkan semua matra,” tegas Kristomei.
Salah satu jabatan penting yang terdampak adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I. Posisi ini awalnya dijabat oleh Letjen Kunto Arief Wibowo, yang kemudian dirotasi ke jabatan Staf Khusus KSAD. Sedangkan penggantinya adalah Laksda Hersan, mantan ajudan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Hingga saat ini, Kapuspen TNI belum mengungkap identitas tujuh perwira yang terdampak revisi mutasi tersebut. HUM/GIT
Mutasi TNI 2025, Revisi jabatan perwira tinggi, Letjen Kunto Arief Wibowo, Laksda Hersan, Kapuspen TNI Kristomei Sianturi, Kep/554/IV/2025, Kep/554.a/IV/2025, Mutasi Pangkogabwilhan I,
