GRESIK, Memoindonesia.co.id – Sebagai bentuk pelayanan publik yang transparan dan responsif, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, memberikan konsultasi terkait rencana permohonan hak atas sebidang tanah yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Gresik.
Kemarin, seorang warga yang merupakan pemohon hak atas tanah negara mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, yang disambut langsung Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Kamaruddin, S.H., M.H, didampingi jajaran pejabat teknis terkait.
Dalam pertemuan itu, pemohon menyampaikan maksudnya untuk memperoleh hak atas tanah negara yang telah dikuasai dan dimanfaatkan secara fisik secara terus-menerus.
Kepala Kantor Pertanahan Gresik Kamaruddin, menjelaskan bahwa permohonan hak atas tanah negara dapat dilakukan sepanjang tanah tersebut tidak masuk dalam Aset Pemerintah (baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Aset BUMN/BUMD dan Tanah Kas Desa (TKD).
Pemohon juga diberikan penjelasan mengenai tahapan, persyaratan, dan dokumen yang harus dilengkapi, termasuk bukti penguasaan tanah, identitas diri, surat pernyataan penguasaan fisik, serta rekomendasi instansi terkait bila diperlukan.
“Semua proses akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian dalam pelayanan pertanahan,” ujar Kamarrudin, Kamis, 17 April 2025.
Pemohon menyatakan bahwa dirinya siap untuk mengikuti seluruh prosedur dan segera melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan secara resmi.
Kegiatan konsultasi ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik selain memberikan informasi juga memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait pengurusan hak atas tanah. HUM/CAK
