SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Praktik dugaan penahanan ijazah oleh perusahaan kembali menjadi sorotan publik. Kasus terbaru terjadi di Surabaya, melibatkan perusahaan bernama UD Sentoso Seal yang diduga memaksa calon karyawan memilih antara pemotongan gaji sebesar Rp 2 juta atau menyerahkan ijazah sebagai jaminan.
Kasus ini mencuat setelah seorang korban bernama Faiz menceritakan pengalamannya melalui video yang viral di akun Instagram @cakj1.
Dalam video tersebut, Faiz mengungkap bahwa ia diminta memilih opsi penahanan ijazah atau pemotongan gaji selama dua bulan, masing-masing Rp 1 juta per bulan, saat proses wawancara kerja.
“Ditanya, ‘Mas pilih yang mana, penahanan ijazah atau potong gaji Rp 2 juta?’ Karena tidak punya uang, saya pilih gaji dipotong,” ujar Faiz dalam video yang diunggah pada Minggu, 13 April 2025.
Tak hanya itu, Faiz juga mengaku diminta menyerahkan KTP asli sebagai jaminan tambahan, sementara ia menerima gaji sebesar Rp 2 juta per bulan tanpa tunjangan makan maupun transportasi.
Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, langsung merespons kasus ini. Ia menyebut Faiz merupakan salah satu dari puluhan korban yang melapor setelah kasus UD Sentoso Seal viral. Bahkan, Armuji mengungkap bahwa pihaknya telah menerima lebih dari 20 pengaduan serupa.
“Ini bukan kasus tunggal. Setelah video sidak kami viral, makin banyak korban melapor. Semalam 12 orang, sekarang sudah lebih dari 20 orang,” kata Armuji saat diwawancarai pada Minggu, 13 April 2025.
Menurutnya, para korban membawa bukti fisik berupa surat tanda terima penahanan ijazah yang ditandatangani oleh pihak perusahaan.
Ia menegaskan bahwa Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan instansi terkait akan segera memeriksa perizinan dan prosedur perekrutan di perusahaan tersebut.
“Ini harus ditindak serius. Sudah banyak yang resign tapi ijazah belum juga dikembalikan,” tegasnya.
Penahanan ijazah oleh perusahaan secara sepihak tanpa dasar hukum merupakan praktik yang melanggar hak pekerja dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Armuji mendesak agar pemerintah daerah dan instansi penegak hukum segera mengusut tuntas praktik ini agar tidak menjadi preseden buruk bagi dunia kerja di Surabaya. HUM/GIT
