JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Bupati Indramayu Lucky Hakim menghadapi konsekuensi serius usai berlibur ke Jepang pada 2-7 April 2025 tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Lucky Hakim telah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri selama dua jam dan menjawab 43 pertanyaan terkait perjalanannya ke luar negeri.
Dalam keterangannya, Lucky menyatakan bahwa liburannya merupakan agenda pribadi bersama keluarga dan dibiayai menggunakan dana pribadi, tanpa menggunakan fasilitas negara.
Namun, ia mengakui tidak mengajukan izin resmi dan menganggap cuti bersama bukan hari kerja kepala daerah, yang kini disadarinya sebagai kekeliruan.
“Saya pergi menggunakan dana pribadi. Saya akui, ini kesalahan saya karena tidak meminta izin terlebih dahulu,” ujar Lucky Hakim usai diperiksa di Jakarta, Selasa 8 April 2025.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin Menteri, sesuai Pasal 76 Ayat (1) huruf i UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan.
Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah untuk mematuhi aturan cuti dan perjalanan dinas. “Aturan sudah sangat jelas. Ini harus jadi pembelajaran bagi kepala daerah lainnya,” tegas Bima Arya. HUM/GIT
