JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Brigjenpol Eko Hadi Santoso sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Badan Reserse Kriminal Polri.
Sosok Eko Hadi selama ini dikenal sebagai reserse yang banyak bertugas dalam pengungkapan tindak pidana terorisme.
Kapolri Sigit menunjuk Brigjenpol Eko Hadi tertuang dalam Surat Telegram bernomor: ST/488/III/KEP./2025, tertanggal 12 Maret 2025. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjenpol Sandi Nugroho mengatakan mutasi ini selain sebagai penyegaran di institusi.
“Kami ingin memastikan Polri tetap solid dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan ke depan. Mutasi ini adalah bagian dari strategi memperkuat organisasi agar semakin profesional dalam melayani masyarakat,” kata Sandi melalui keterangan tertulis, Sabtu 15 Maret 2025.
Sementara Brigjenpol Eko yang ditemui di Mabes Polri menjawab singkat, bahwa dirinya akan mengedepankan integritas.
“Ya integritas kita dorong. Penegakan hukum semakin masif. Mohon doa dan kerja sama ya rekan-rekan wartawan,” jawab Eko Hadi singkat.
Berdasarkan keterangan dari keterbukaan informasi Polri, Eko Hadi Santoso merupakan alumni SMA Taruna Nusantara angkatan ke-4 tahun 1996. Setelah lulus dari Akpol, Eko ditempatkan di berbagai penugasan strategis di lapangan.
Namanya baru muncul dalam pemberitaan setelah Eko menempati pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dengan penugasan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pelabuhan Tanjung Priok pada 2018. Pada Agustus 2020, Eko diangkat sebagai Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi (Kabagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri. Eko bertanggung jawab atas pengawasan dan evaluasi operasional di Bareskrim.
Pada tahun 2022, Eko memperoleh kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal Polisi dan menjabat sebagai Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) Polri.
Penunjukan orang antiteror pada penindakan narkoba yang di luar kebiasaan ini tidak bisa dilepaskan dengan banyaknya peristiwa pelanggaran etik para personelnya. Pelanggaran berat bahkan mendorong institusi Polri memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada para personel Tipid Narkoba. HUM/GIT
