SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur, mulai mengusut kasus penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan laut Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Kasus tersebut telah memasuki tahap penyidikan.
AKBP Deky Hermansyah, Kasubdit Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jatim, menjelaskan bahwa tahap penyidikan ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai bukti terkait kasus tersebut.
“Kasus ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan pada Rabu lalu. Saat ini, kami sedang melengkapi administrasi penyidikan dan segera melanjutkan dengan serangkaian penyidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti,” ungkap Deky saat dikonfirmasi, Senin, 24 Februari 2025.
Deky menegaskan bahwa penyidikan ini bertujuan untuk mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab dalam penerbitan HGB di atas laut Sidoarjo.
“Tujuan kami adalah untuk mengungkap kejadian pidananya agar kami bisa mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum,” tuturnya.
Diketahui, HGB dengan tiga sertifikat tersebut terbit pada tahun 1996. Jika dalam penyidikan ditemukan bahwa pihak yang bertanggung jawab sudah meninggal karena lamanya proses kasus ini, polisi akan merujuk pada Undang-Undang yang berlaku mengenai tanggung jawab pidana.
“Apabila yang bertanggung jawab sudah meninggal, maka ada ketentuan khusus dalam undang-undang yang mengatur bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang telah meninggal,” jelas Deky.
Sementara itu, dalam pendalaman awal, ditemukan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah desa setempat untuk penerbitan HGB yang tidak sesuai dengan fakta. Polisi masih akan menelusuri kasus ini berdasarkan temuan surat palsu tersebut.
“Siapa pihak yang menggunakan surat palsu itu, serta siapa yang harus bertanggung jawab, itulah yang akan kami telusuri,” tambah Deky.
Selain itu, temuan bahwa sertifikat HGB beralih ke pihak ketiga pada tahun 2010 juga menjadi bagian dari materi penyidikan.
“Saat ini, kami sedang melakukan penyidikan lebih lanjut dan akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan. Kami akan memeriksa apakah mereka mengetahui mengenai peralihan objek tersebut, apakah itu tanah atau lainnya,” pungkasnya. HUM/CAK
