JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Pelantikan staf khusus kementerian menjadi polemik gegara dilakukan di tengah kebijakan Pemerintah Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran. Merespons polemik tersebut, pihak Istana justru meminta masyarakat mengecek gaji para stafsus tersebut.
Polemik ini bermula dari dilantiknya Deddy Corbuzier beserta beberapa orang lain sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Mereka dilantik di gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Selasa 11 Februari 2025.
Menhan Sjafrie juga bahkan mem-posting pelantikan Deddy Corbuzier di media sosialnya. Dalam postingan Sjafrie, terlihat Deddy bersama enam orang lainnya sedang disumpah. Unggahan Sjafrie ini me-mention akun IG Deddy, Kris Wijoyo Soepandji, Lenis Kogoya, Mayjen (Purn) Sudrajat, Indra Irawan, dan Sylvia Efi.
“Selasa, 11 Februari 2025, saya melantik staf khusus Menhan dan penganugerahan Satyalancana Dharma Pertahanan di kantor Kemhan Jakarta. Pengangkatan stafsus Menhan ini menegaskan pentingnya kolaborasi peran strategis dalam menjaga kedaulatan, sementara penghargaan yang diberikan menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang telah berkontribusi tanpa henti. Dengan amanah baru ini, diharapkan lahir inovasi serta kebijakan yang semakin memperkokoh pertahanan nasional demi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat,” ujar Sjafrie dalam unggahannya di Instagram pribadinya.
Total ada lima stafsus dan satu asisten khusus Menhan yang diangkat. Mereka yakni Deddy Corbuzier sebagai stafsus bidang komunikasi sosial dan publik, Kris Wijoyo Soepandji stafsus bidang tata negara, Lenis Kogoya stafsus bidang kedaulatan, Indra Bagus Irawan stafsus ekonomi pertahanan, Mayjen TNI (Purn) Sudrajat stafsus bidang diplomasi pertahanan, Sylvia Efi Widyantari Sumarlin asisten khusus bidang cyber security.
Keputusan tersebut kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, pelantikan mereka sebagai Stafsus Menhan dilakukan di tengah kondisi kementerian/lembaga yang tengah melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran.
Penjelasan Kemhan soal Pelantikan Stafsus di Tengah Efisiensi
Kementerian Pertahanan (Kemhan) lantas menjelaskan alasan melantik Deddy Corbuzier dan beberapa orang lainnya sebagai Stafsus Menhan di tengah efisiensi anggaran. Pengangkatan Deddy tersebut sudah berdasarkan kajian.
“Sehingga pengangkatan staf khusus ini memang berdasarkan kajian, karena staf khusus ini diangkat harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara dan sampai juga kepada Presiden, karena pengangkatannya itu berdasarkan Kepres,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang kepada wartawan, Jumat 14 Februari 2025.
Frega berharap pengangkatan stafsus tersebut bisa memberikan pandangan dan pertimbangan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka masing-masing. Dia menegaskan pengangkatan para stafsus sudah disusun sejak jauh hari sebelum adanya efisiensi anggaran pemerintahan.
“Harapannya nanti bisa memberikan saran, pertimbangan, saran khusus untuk penguatan dalam konteks komunikasi sosial dan publik yang nanti bisa memperkuat dan memperluas diseminasi informasi pertahanan, termasuk kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pertahanan ataupun hal-hal lain di sektor pertahanan,” kata dia.
“Jadi prosesnya itu sudah dari jauh-jauh hari, sebelum efisiensi. Hanya kan proses pengkajian, kemudian juga dengan adanya kegiatan kedinasan dan sebagainya, sehingga baru acara pengangkatannya dilaksanakan beberapa hari lalu. Tapi pengkajiannya sudah dari awal yang saya monitor,” imbuhnya.
Istana Minta Cek Gaji Stafsus
Tak cuma Kemhan, pihak Istana Negara juga buka suara terkait polemik pelantikan stafsus di tengah efisiensi anggaran. Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi justru menyinggung gaji stafsus sekitar Rp 4 juta.
“Ya, staf khusus berapa sih? Sudah cek belum gaji staf khusus berapa? Sudah cek belum? Berapa? Rp 4 juta,” kata Hasan di kantor PCO, Jakarta, Jumat 14 Februari 2025.
Hasan menyerahkan kepada publik untuk menghitung anggaran gaji yang dikeluarkan kepada para stafsus di kementerian. Menurutnya, kinerja mereka membantu menteri.
“Ya berapa? Totalnya berapa? Rp 15 juta (termasuk tunjangan)? Cek aja total gaji staf khusus berapa. Jadi teman-teman bisa hitunglah. Dilantik tiga staf khusus berapa gajinya gitu. Jadi ini kan staf khusus ini yang mendukung kinerja menteri,” kata Hasan.
“Jadi ada staf khusus dibatasi kan? Maksimal staf khusus menteri itu 5, ya kan? Kalau staf khusus saya cuma tiga,” lanjutnya.
Hasan menganggap kebijakan efisiensi tak setara dengan pemberian gaji kepada stafsus kementerian.
“Dari sisi efisiensi ini, ini bukan apple to apple-lah. Ini bukan sesuatu yang perlu dibandingkan. Orang kan kadang-kadang gampang terbawa emosi aja,” ujarnya. HUM/GIT
