SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Insiden di tengah masyarakat kembali terjadi. Kali ini terjadi di kawasan Medokan Rungkut, Surabaya. Mendapatkan laporan ada konflik warga, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji gerak cepat mendatangi ke lokasi.
Rupanya kecepatan kerja Armuji, kembali menunjukkan hasil nyata. Warga Surabaya beruntung memiliki wakil wali kota seperti Armuji yang dikenal dengan etos kerja cepat dan tanggap merespons keluhan warga.
Setelah mendatangi lokasi, rupanya lokasi tersebut sebelumnya juga telah dikunjungi Armuji untuk memberikan saran terkait permasalahan yang dihadapi pemilik tanah, dan ia menyarankan agar penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum.
“Dulu, saya sudah melakukan sidak ke sini untuk memberi saran kepada pemilik tanah, agar menyelesaikan masalah ini secara hukum, tidak seenaknya sendiri, ” tegas Armuji, Kamis, 6 Februari 2025.
Mantan Ketua DPRD Surabaya dua periode ini terlihat geram saat melihat rumah yang menjadi objek sengketa dibongkar paksa dengan buldoser, dan di atasnya dibangun struktur triplek.
Karena pembongkaran dilakukan secara ilegal, Armuji menegaskan bahwa tetangga tersebut harus memberikan ganti rugi terlebih dahulu.
“Meski kamu punya sertifikat, tetanggamu juga memiliki surat. Kamu tidak berhak membongkar rumah, karena itu harus dilakukan oleh juru sita pengadilan,” kata Armuji kepada warga yang bersengketa.
Meskipun pemilik rumah sudah meminta ganti rugi sebesar 500 juta rupiah kepada tetangga tersebut, permintaan itu tampaknya tidak mendapat tanggapan yang memadai.
Mengacu pada kenyataan bahwa hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat mengenai status kepemilikan tanah, Armuji menekankan bahwa siapapun tidak berhak merusak objek sengketa.
Kemudian, Armuji memerintahkan Satpol PP dan aparat Kecamatan untuk membongkar bangunan triplek yang dibangun di atas sisa-sisa rumah yang sudah dihancurkan tersebut.
Langkah cepat Armuji ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat, yang merasa senang karena hal ini menjadi pelajaran agar kedepannya tidak ada lagi warga yang bertindak sewenang-wenang dan melanggar proses hukum yang berlaku. HUM/CAK
