JAKARTA, Memoindonesia.co.id – KPK mengatakan saat ini buron korupsi e-KTP, Paulus Tannos, tengah menjalani proses pengadilan menguji keabsahan penahanan di Singapura. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai sebaiknya Paulus Tannos mau sukarela diekstradisi ke Indonesia.
“Kerelaan Tannos merupakan wujud konkret, kooperatif atau tidaknya dia kepada penegak hukum apalagi status buronan sudah melekat kepada dirinya,” kata Yudi kepada wartawan, Sabtu 1 Februari 2025.
Yudi mengatakan seharusnya Paulus Tannos tidak melakukan perlawanan hukum dengan menggugat penangkapannya di Singapura. Yudi mengatakan kesaksian Tannos sangat penting untuk membuka kotak pandora aliran uang korupsi e-KTP.
“Sebaiknya, Paulus Tannos tidak melakukan perlawanan hukum terkait dengan upaya dari Pemerintah Indonesia yang akan mengekstradisinya dari Singapura,” kata Yudi.
“Kepulangan Tannos tentu diharapkan membuka kembali kotak pandora aliran uang e-KTP ke siapa saja yang menerima,” imbuhnya.
Sebagai informasi, proses pengadilan menguji keabsahan penahanan mirip seperti gugatan praperadilan jika di Indonesia. Gugatan itu diajukan Tannos.
KPK saat ini memantau perkembangan proses pengadilan menguji keabsahan penahanan Paulus Tannos di Singapura. KPK menyebut saat ini sidang saat ini sudah digelar.
“Betul tapi real-nya seperti apa, belum bisa saya sampaikan,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Sabtu 1 Februari 2025.
Kendati demikian, Tessa belum bisa menerangkan proses persidangan itu. Dia menyebut belum bisa menyampaikan ke publik.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas juga menyebut pihaknya tengah mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk proses ekstradisi Paulus Tannos. Supratman mengatakan dokumen untuk proses ekstradisi akan dilengkapi sebelum 3 Maret 2025.
“Ya pasti (disegerakan). Saat ini kan pemerintah terutama Kementerian Hukum tugas pokoknya adalah memastikan sebelum tanggal 3 Maret yang akan datang, seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk dalam rangka menjalani proses ekstradisi itu, itu sesegera mungkin kami bisa selesaikan,” kata Supratman kepada wartawan di kantornya, Jumat 31 Januari 2025.
Sementara terkait proses pengadilan yang menguji keabsahan penahanannya di Singapura yang dijalani Tannos, Supratman menyebut tak bisa banyak berkomentar. Menurutnya, itu merupakan prosedur pengadilan di Singapura.
“Urusan pengadilan di Singapura kami nggak bisa campur. Tapi tentu KPK, Kepolisian, Kejaksaan, juga Kementerian Luar Negeri pasti akan melakukan diplomasi terkait hal itu,” ungkapnya. HUM/GIT
