JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa Partai Golkar menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) minimal 20 persen kursi DPR.
Menurut Doli, keputusan ini harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh pemerintah dan DPR melalui revisi undang-undang secara komprehensif.
“Sebagai warga negara di negara hukum, kita harus menghormati dan menerima putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Namun, saya mengajak semua pihak untuk melihat putusan ini dalam perspektif yang lebih luas,” ujar Doli dalam keterangan tertulis, Minggu, 5 Januari 2025.
Doli, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, menyebutkan bahwa keputusan MK ini selaras dengan wacana perbaikan sistem politik dan demokrasi yang sedang bergulir di Indonesia.
Ia mengingatkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada HUT ke-60 Partai Golkar yang mendorong sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
“Dorongan untuk menyempurnakan sistem pemilu, termasuk pilkada, semakin kuat. Dari putusan MK Nomor 63/PUU-XXII/2024, jelas ada perintah kepada pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti dengan revisi UU secara konstitusional,” jelasnya.
Doli menekankan bahwa penghapusan ambang batas pencalonan presiden adalah langkah penting, tetapi bukan solusi akhir. Menurutnya, aturan ini berkaitan erat dengan elemen-elemen lain dalam sistem pemilu, seperti parliamentary threshold, jenis sistem pemilu, hingga pembagian daerah pemilihan.
“Ambang batas pencalonan presiden pasti berkaitan dengan eksistensi partai politik. Karena itu, penyempurnaan sistem pemilu harus dilakukan secara menyeluruh,” tegas Doli.
Doli menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan para ketua umum partai politik untuk segera mengambil langkah konkret dalam merevisi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik.
“Putusan MK ini tidak akan bermakna besar jika tidak diikuti penyempurnaan sistem pemilu, bahkan sistem politik dan demokrasi kita secara keseluruhan. Bola sekarang ada di tangan presiden dan para ketum parpol untuk merealisasikan revisi UU,” ungkap Doli.
Dengan penghapusan presidential threshold ini, Doli berharap revisi undang-undang dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya sekadar perubahan pasal tertentu. HUM/GIT
