SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Imigrasi Surabaya tidak akan ragu menindak tegas pelanggar keimigrasian yang dilakukan orang asing. Setelah mendeportasi WN Pakistan, Imigrasi Surabaya kembali mendetenikan DM, seorang wanita yang mengaku berprofesi sebagai foto model asal Negara Rusia dari sebuah kawasan di Sukolilo.
Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, Ramdhani mengatakan, WN Rusia yang saat ini sedang didetenikan di Kanim Surabaya ini, terpaksa harus dilakukan petugas karena menolak menunjukkan dokumen keimigrasian yang dimiliki saat petugas imigrasi melakukan operasi siber.
“Kami tidak bisa toleransi atas pelanggar UU Keimigrasian. Komitmen kami, menjaga kedaulatan dan ketertiban aturan keimigrasian di Indonesia. Setiap WNA yang melanggar aturan akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku,” tandas alumni Akademi Imigrasi angkatan ke-4, kepada wartawan saat jumpa pers, Kamis, 10 Oktober 2024.
Lanjut Ramdhani, langkah tegas ini adalah bagian dari upaya Kantor Imigrasi Surabaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara asing yang berada di Indonesia harus mematuhi peraturan yang berlaku.
“Operasi ini juga menjadi pengingat bagi semua WNA agar selalu membawa dokumen yang sah dan menunjukkan sikap kooperatif kepada petugas jika diminta,” sambung mantan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bengkulu ini.
Kendati demikian, adanya operasi ini menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian terus diperkuat guna memastikan tidak ada pelanggaran yang mengganggu ketertiban nasional.
“Diharapkan, terutama warga negara asing, dapat lebih berhati-hati dan mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia,” pungkas mantan Kepala Kantor Imigrasi Malang ini.
Sementara itu, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), Muhammad Novrian Jaya, menjelaskan kronologi pengamanan WNA tersebut berlandaskan informasi masyarakat. Saat patroli siber keimigrasian, tim inteldakim mendapati pelanggaran yang dilakukan oleh WNA perempuan tersebut.
“Saat berada di lokasi, tim kami menemukan seorang WNA perempuan yang awalnya mengaku bernama lain. Namun setelah diidentifikasi lebih lanjut, diketahui berinisial DM,” ujar Novrian yang mengaku operasi pengawasan ini berkolaborasi dengan Kepala Seksi Intelijen Gerry Baringin Sitemeang.
Lanjut Novrian, dalam wawancara awal tersebut, DM menolak menunjukkan dokumen perjalanan atau visa yang dimilikinya kepada petugas, meskipun diminta secara resmi. Hasil pemeriksaan, yang bersangkutan menggunakan visa on travel (VoA).
“Ketidakkooperatifan ini membuat petugas Imigrasi terpaksa membawa DM ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut,” beber alumni Akademi Imigrasi angkatan ke-6 ini.
Novrian menyebutkan, bahwa dari hasil penyelidikan, DM diduga melanggar Pasal 122 huruf a dan Pasal 116 Jo Pasal 71 huruf b Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Berdasarkan pelanggaran tersebut, Imigrasi Surabaya memutuskan untuk memberikan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendetensian terhadap DM sejak 25 September 2024, sebagai bagian dari prosedur pra-penyidikan. HUM/CAK
