JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah memutuskan untuk membatalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI-Polri. Keputusan ini akan mengalihkan pembahasan ke DPR periode selanjutnya, meskipun urgensi untuk melanjutkan RUU tersebut masih akan dievaluasi.
Ketua Baleg DPR RI, Wihadi Wiyanto, menyatakan bahwa keputusan ini diambil dalam rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin, 26 Agustus 2024.
“Hari ini Baleg memutuskan untuk menunda atau membatalkan pembahasan RUU TNI-Polri. Pembahasan akan dilanjutkan oleh DPR periode berikutnya, tergantung pada urgensinya,” ujar Wihadi seperti dilansir detikcom.
Meskipun pembahasan RUU TNI-Polri telah dibatalkan untuk periode ini, Wihadi menegaskan bahwa urgensi pembahasan di masa mendatang masih akan dipertimbangkan, termasuk kemungkinan carry over ke DPR periode berikutnya.
Namun, Wihadi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan pembatalan tersebut. Dia hanya memastikan bahwa tidak akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai RUU TNI-Polri dalam rapat-rapat DPR saat ini.
“Baleg memutuskan untuk tidak membahas dulu dan menunda atau membatalkan pembahasan RUU TNI-Polri,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, mengkritik rencana revisi UU TNI yang diusulkan oleh DPR. Menurut Gufron, revisi ini tidak mendesak dan diwarnai dengan usulan-usulan yang bermasalah, termasuk yang melemahkan agenda reformasi TNI.
“Kami memandang DPR RI sebaiknya menghentikan segala bentuk pembahasan revisi UU TNI, mengingat revisi ini bukan hanya tidak mendesak, tetapi DPR juga tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan,” kata Gufron dalam pernyataannya pada Kamis, 18 Juli 2024.
Gufron juga mengkritik beberapa substansi yang diusulkan dalam revisi tersebut, terutama yang terkait dengan perluasan peran militer di luar sektor pertahanan.
“Usulan perubahan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 yang memperluas jenis Operasi Militer Selain Perang (OMSP) justru menunjukkan keinginan politik untuk memperluas keterlibatan militer di luar sektor pertahanan negara,” tambahnya. HUM/GIT
