JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Puluhan saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran (TA) 2019-2022 telah dijadwalkan pemeriksaan oleh KPK pada 15-18 Juli 2024.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyatakan bahwa dari 34 saksi yang dipanggil, 30 saksi telah hadir, sementara 4 saksi lainnya berhalangan hadir karena dua sedang melaksanakan ibadah haji dan dua lainnya sakit. Dari saksi yang hadir, 6 di antaranya merupakan anggota DPRD di tingkat Provinsi Jatim atau tingkat kota/kabupaten.
“Pemeriksaan terhadap seluruh saksi dilakukan di Kota Surabaya. Saksi-saksi yang hadir terdiri dari 4 anggota DPRD Provinsi Jatim, 2 anggota DPRD Kabupaten, dan sisanya merupakan pihak swasta,” kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis 18 Juli 2024 seperti dilansir tirto.id. Ia menambahkan bahwa para saksi didalami terkait proses pengurusan dana hibah untuk pokmas.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 21 tersangka, termasuk anggota DPRD sebagai penyelenggara negara dan pihak swasta. Dari 21 tersangka tersebut, 4 di antaranya sebagai penerima suap dan 17 lainnya sebagai pemberi suap.
Dari empat tersangka penerima, 3 orang merupakan penyelenggara negara, sementara 1 lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara. Untuk 17 tersangka pemberi, 15 di antaranya merupakan pihak swasta dan 2 lainnya merupakan penyelenggara negara.
Selain penetapan tersangka, KPK juga melakukan penggeledahan di beberapa rumah yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik, Blitar, dan beberapa lokasi di Pulau Madura, yaitu di Kabupaten Bangkalan, Sampang, dan Sumenep.
Hasil dari penggeledahan tersebut, KPK menyita uang kurang lebih Rp380 juta, dokumen terkait pengurusan dana hibah, kuitansi, catatan penerimaan uang bernilai miliaran rupiah, bukti setoran uang ke bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah, dan salinan sertifikat rumah. HUM/GIT
