JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, untuk mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN). Arahan tersebut disampaikan dalam rapat di Istana Negara terkait peretasan PDN yang terjadi baru-baru ini.
“Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN,” kata Yusuf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 28 Juni 2024.
Yusuf mengaku belum mengetahui dampak peretasan sejauh ini dan menyatakan akan mendalami tata kelola serta aspek finansial PDN.
“Tata kelolanya sama finansialnya,” ujarnya.
Yusuf menjelaskan bahwa pihaknya belum pernah mengaudit tata kelola PDN sebelumnya. Rencana audit ini baru muncul setelah adanya perintah menyusul insiden peretasan server PDN.
“Belum (pernah), kan karena kasus ini,” katanya.
Mengenai proses audit, Yusuf belum bisa memastikan kapan audit akan selesai. Namun, dia berjanji akan bekerja secepat mungkin.
“Secepatnya, the sooner the better. Ikan sepat ikan gabus,” ujarnya.
Presiden Jokowi diketahui menggelar rapat khusus terkait peretasan PDN yang dilakukan oleh ransomware pada Jumat, 28 Juni 2024 siang. Dalam rapat tersebut, Jokowi memanggil Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menkeu Sri Mulyani, hingga MenPAN-RB Azwar Anas. HUM/GIT
