JAKARTA, Memoindonesia.co.id – KPK menyita handphone milik Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Hasto mengaku sempat berdebat dengan penyidik KPK.
“Kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saya berhak untuk didampingi penasihat hukum,” kata Hasto di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin 10 Juni 2024.
Penyitaan handphone milik Hasto itu terjadi saat penyidik KPK memeriksa Sekjen PDI-P tersebut di gedung KPK. Di tengah pemeriksaan, KPK lalu memanggil salah satu staf Hasto hingga melakukan penyitaan handphone milik Hasto.
“Pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphone-nya atas nama saya itu disita,” ujar Hasto.
Hasto mengaku telah menyampaikan keberatan atas penyitaan handphone miliknya tersebut. Dia mengatakan pemeriksaannya hari ini pun tidak dilanjutkan.
“Kemudian ada handphone yang disita dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang pro justitia sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum itu seharusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum,” jelas Hasto.
“Sehingga teman-teman pers kemudian akhirnya kami menyampaikan kalau gitu nanti pada kesempatan lain kami akan datang memenuhi undangan dari KPK sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen kami sebagai warga negara,” sambungnya.
Pemeriksaan ini bukan pertama kali bagi Hasto diperiksa penyidik KPK terkait perkara yang melibatkan Harun Masiku. Hasto sebelumnya telah diperiksa KPK pada Januari dan Februari 2020.
Respons Pengacara Hasto
Pengacara Hasto, Patra M Zen, pun menilai penyitaan yang dilakukan KPK sesuai prosedur. Dia mengatakan penyitaan seharusnya diketahui langsung pemilik handphone itu.
“Yang namanya bentuk penyitaan tentu harus melalui prosedur, tentu harus melalui tata cara. Jadi ini HP-nya Pak Hasto, biasa adalah yang namanya penyitaan harusnya diminta kepada yang bersangkutan,” kata pengacara Hasto, Patra M Zen, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin 10 Juni 2024.
Patra mengaku heran penyidik KPK tidak meminta langsung kepada Hasto saat ingin melakukan penyitaan. Dia lalu mengungkit posisi Hasto sebagai petinggi parpol, namun menganggap diperlakukan tidak adil oleh KPK.
“Masa yang punya HP A enggak diminta dari yang langsung padahal sekarang ini Pak Hasto datang secara kooperatif. Datang sebagai warga negara yang patuh, datang sebagai Sekjen PDI Perjuangan yang menghormati prosesnya, tapi dibeginikan. Apalagi orang biasa, apalagi orang yang mungkin tidak punya jabatan,” ujar Patra. HUM/GIT
