MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Menteri AHY: Tidak Boleh ada Lagi Mafia Tanah di Indonesia, Mereka Biasa Bersekongkol

Publisher: Admin 30 Mei 2024 2 Min Read
Share
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sisa sertifikat tanah milik keluarga artis Nirina Zubir yang sempat digelapkan eks asisten rumah tangga
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sisa sertifikat tanah milik keluarga artis Nirina Zubir yang sempat digelapkan eks asisten rumah tangga.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Gebuk mafia tanah, rupanya kata-kata ini tak sebatas slogan. Komitmen Kementerian ATR/BPN memberantas praktik mafia tanah, betul-betul dijalankan. Menteri AHY bahkan tidak pandang bulu akan membantu masyarakat dari latar belakang apapun.

Pernyataan ini disampaikan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika menyerahkan sisa sertifikat tanah milik keluarga artis Nirina Zubir yang sempat digelapkan eks asisten rumah tangga (ART). AHY menegaskan tidak boleh ada lagi mafia tanah di Indonesia.

“Mudah-mudahan ini menjadi bagian pelajaran untuk kita semua bahwa tidak boleh ada siapa pun yang melawan hukum di Indonesia, termasuk oknum mafia tanah siapa pun,” kata AHY kepada wartawan di kantornya, Rabu, 29 Mei 2024.

Baca Juga:  Kantah Surabaya I dan II Serahkan Sertifikat HGB Pemegang IPT Surabaya dan Aset Pemkot

Mafia tanah, kata AHY, biasa bersekongkol. Menurutnya, mereka yang menjadi mafia tanah merupakan orang berpengalaman yang menjadi aktor intelektual.

“Mereka biasa bersekongkol juga, bukan mereka yang tidak punya pengalaman. Mereka justru aktor intelektual yang bisa menggunakan cara tertentu melawan hukum. Oleh karena itu, sejak awal semangatnya Kementerian ATR/BPN untuk gebuk mafia tanah kita lakukan secara serius,” ucap Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini.

AHY berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari mafia tanah. Bahkan, kata dia, pemerintah bisa menjadi korban mafia tanah.

“Begitu juga bukan hanya individu, tapi korporasi, bahkan pemerintah sendiri. Pemerintah daerah termasuk di antaranya, yang kemudian asetnya diserobot, dipalsukan seperti yang dialami oleh Mbak Nirina Zubir ini,” ujarnya.

Baca Juga:  Serius Selesaikan Tunggakan, Ini Komitmen Kantor Pertanahan Kota Surabaya II kepada Masyarakat

Namun AHY meminta waktu bagi ATR/BPN untuk menangani setiap permasalahan. Dia juga mengimbau masyarakat untuk waspada dari cara-cara mafia tanah dalam beraksi.

“Kalau sudah punya surat sertifikat tanah, jaga baik-baik, karena bisa juga dipalsukan. Karena canggih caranya, suka di luar dari yang kita bayangkan,” kata AHY.

“Tetapi apabila sudah menjaga dengan baik masih juga diserobot, jangan sungkan, ragu, takut, datang langsung ke kantor ATR/BPN di daerah maupun pusat ini. Dengan demikian, kami bisa tahu masalahnya, dan segera langkah-langkah dilakukan,” imbuhnya. */HUM

TAGGED: Agus Harimurti Yudhoyono, Badan Pertanahan Nasional, Mafia Tanah, Menteri AHY, Nirina Zubir, Partai Demokrat
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love1
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Komisi III DPR Dukung Polri Tindak Eks Kapolres Bima Kota Dalam Kasus Narkoba
16 Februari 2026
Kejagung Bantah Temuan Rp 920 Miliar Saat Geledah Rumah Pejabat Pajak
16 Februari 2026
Polri Tegaskan Tak Ada Impunitas Dalam Kasus Eks Kapolres Bima Kota
16 Februari 2026
Sidang Etik AKBP Didik Eks Kapolres Bima Kota Digelar 19 Februari 2026
16 Februari 2026
Respons Pimpinan dan Eks Penyidik KPK Soal Usulan UU KPK Balik ke Versi Lama
16 Februari 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Komisi III DPR Dukung Polri Tindak Eks Kapolres Bima Kota Dalam Kasus Narkoba
16 Februari 2026
Kejagung Bantah Temuan Rp 920 Miliar Saat Geledah Rumah Pejabat Pajak
16 Februari 2026
Polri Tegaskan Tak Ada Impunitas Dalam Kasus Eks Kapolres Bima Kota
16 Februari 2026
Sidang Etik AKBP Didik Eks Kapolres Bima Kota Digelar 19 Februari 2026
16 Februari 2026
Ad imageAd image

TERPOPULER

KPK Geledah Lokasi Terkait Suap Pegawai Bea Cukai di Tangsel, Sita Uang Rp 5 Miliar
14 Februari 2026
Eks Dirut Pertamina Riva Siahaan Dituntut 14 Tahun Penjara, Denda dan Uang Pengganti Rp 5 Miliar
14 Februari 2026
Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro Ditetapkan Tersangka Kasus Narkoba
14 Februari 2026
Bareskrim Bongkar Lab Narkoba Jaringan Iran di Jakut, Satu WNA Ditangkap
15 Februari 2026

Baca Berita Lainnya:

Hukum

Komisi III DPR Dukung Polri Tindak Eks Kapolres Bima Kota Dalam Kasus Narkoba

Kejaksaan

Kejagung Bantah Temuan Rp 920 Miliar Saat Geledah Rumah Pejabat Pajak

Hukum

Polri Tegaskan Tak Ada Impunitas Dalam Kasus Eks Kapolres Bima Kota

Hukum

Sidang Etik AKBP Didik Eks Kapolres Bima Kota Digelar 19 Februari 2026

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?